<![CDATA[Pengangkatan anak dalam konteks hukum Indonesia menimbulkan kompleksitas tersendiri, khususnya dalam hal pembagian warisan antara anak angkat dan orang tua angkat. Sistem hukum yang pluralistik meliputi KUHPerdata, hukum Islam, dan hukum adat menghasilkan perbedaan mendasar dalam penentuan hak waris anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam pembagian harta peninggalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori maqāṣid al-syarī‘ah, serta menelaah pelaksanaannya melalui wasiat yang disahkan notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal melalui kajian terhadap peraturan, doktrin, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdata, anak angkat hampir setara dengan anak kandung dalam hak waris, sedangkan dalam hukum Islam hanya berhak melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga harta. Notaris memiliki peran krusial dalam menjamin legalitas dan kehati-hatian dalam penyusunan akta wasiat agar sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara nilai syariat dan sistem hukum positif dalam menjamin kepastian dan keadilan bagi anak angkat]]>
Copyrights © 2025
