Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LamLaj
Mispansyah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERNYATAAN DAN KUASA UNTUK ROYA (KONSEN ROYA) DALAM PROSES LELANG David Setiawan; Djoni S.Gozali; Mispansyah
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 2 (2018): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v3i2.65

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akta pernyataan dankuasa untuk roya yang dibuat dihadapan notaris dalam penggunaan proseslelang, sama seperti Sertifikat Hak Tanggungan dan menganalisis perlindunganhukum terhadap kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan milik debituryang melakukan wanprestasi bilamana Sertifikat Hak Tanggungannya hilang.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakanpendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitian :Pertama Akta Pernyataan dan Kuasa Untuk Roya yang dibuat dihadapan notaristidak dapat digunakan dalam proses lelang, sebagai pengganti Sertifikat HakTanggungan dalam melakukan eksekusi obyek Jaminan melalui lelang, namun AktaPernyataan dan Kuasa Untuk Roya dapat digunakan setelah lelang. PenggunaanAkta Pernyataan dan Kuasa untuk Roya ini sebagai pengganti Sertifikat HakTanggungan, syarat administrasi dalam penghapusan Hak Tanggungan atasHak Atas Tanah pada Badan Pertanahan Nasional. Kedua, Perlindunganhukum terhadap kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan milik debitur yangwanprestasi yang Sertifikat Hak Tanggungannya adalah dengan melaksanakaneksekusi melalui penjualan secara bawah tangan dengan memenuhi syarat yangdi atur dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan. Kreditur tidak dapatmelaksanakan eksekusi obyek Hak Tanggungan melalui Parate Eksekusi maupunmelalui Pengadilan Negeri (Fiat Eksekusi). Perlindungan hukum yang dapatditempuh oleh pihak kreditur, selain melaksanakan penjualan secara bawah tanganjuga dapat berupa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengantergugat pihak Badan Pertanahan Nasional selaku pihak yang lalai menghilangkansertifikat hak tanggungan; pihak debitur yang wanprestasi selaku sebagai turuttergugat
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang Tidak Berwenang Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Perspektif Asas Kepastian Hukum: The Authority of Technical Implementing Officials in Regional Government Procurement: A Legal Certainty Perspective R. Rahmat Dannur; Mispansyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7733

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak memiliki kewenangan formal dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah, dilihat dari perspektif asas kepastian hukum. Dalam praktiknya, PPTK seringkali dilibatkan dalam proses pengadaan meskipun secara regulasi tidak secara eksplisit diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan teknis lainnya serta Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomer 16 tahun 2018 sebagai pengganti Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan PPTK dalam pengadaan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dalam beberapa kasus menyebabkan kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap PPTK yang sebenarnya hanya menjalankan tugas administratif atau perintah atasan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang lebih tegas dalam mengatur batas kewenangan PPTK agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab pidana, serta untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah.
Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Dengan Anak Angkat Yang Dibuat Oleh Notaris Muhammad Adnan Ramadhani; Mispansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1768

Abstract

Pengangkatan anak dalam konteks hukum Indonesia menimbulkan kompleksitas tersendiri, khususnya dalam hal pembagian warisan antara anak angkat dan orang tua angkat. Sistem hukum yang pluralistik meliputi KUHPerdata, hukum Islam, dan hukum adat menghasilkan perbedaan mendasar dalam penentuan hak waris anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam pembagian harta peninggalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori maqāṣid al-syarī‘ah, serta menelaah pelaksanaannya melalui wasiat yang disahkan notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal melalui kajian terhadap peraturan, doktrin, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdata, anak angkat hampir setara dengan anak kandung dalam hak waris, sedangkan dalam hukum Islam hanya berhak melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga harta. Notaris memiliki peran krusial dalam menjamin legalitas dan kehati-hatian dalam penyusunan akta wasiat agar sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara nilai syariat dan sistem hukum positif dalam menjamin kepastian dan keadilan bagi anak angkat
Justice Beyond Legal Religious Formalism: Moral Perspectives in Law Enforcement Practices Yani, Akhmad; Mispansyah; Ahmad Syaufi
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 24 No 1 (2026): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum (Inpress)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v24i1.14929

Abstract

Background: The relationship between law, justice, and morality remains central in legal philosophy, yet much of the discourse remains normative and detached from real-world enforcement . Purpose: This study aims to empirically examine how moral frameworks influence the practice of law enforcement, particularly within contexts shaped by Islamic jurisprudence and local socio-cultural norms.. Methods: The research draws on semi-structured interviews with law enforcement officers, analysis of court cases, and ethnographic observation in Indonesian legal settings . Findings: Findings reveal that moral considerations rooted in religious values and communal ethics significantly shape interpretations and enforcement decisions, often mediating tensions between codified state law and local moral expectations. The evidence also shows that while positivist approaches dominate formal structures, natural law reasoning and socio-cultural ethics remain influential in practice. Theoretical and Practical Implications: The study bridges philosophy of law with empirical socio-legal research, offering insights into how morality operates as a determinant in justice delivery and conflict resolution. Originality/Novelty: This research contributes by integrating anthropological fiqh with legal philosophy, providing a culturally grounded and empirically validated framework for understanding morality in law enforcement
LEGAL PROTECTION FOR NOTARIES INVOLVED IN CRIMINAL CASES IN THE DRAFTING OF AUTHENTIC DEEDS Uyuni, Neng Laura Rakhmatul; Mispansyah
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 1 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A legal uncertainty faced by Notaries when they are summoned or charged in criminal proceedings related to their official duties will be something that worries them. As public officials, Notaries often become suspects in cases involving authentic deeds that were made under lawful authority. Many of these cases arise not from intentional wrongdoing, but from misinterpretations of professional acts as criminal offenses. The main legal issue lies in the ineffective protection mechanism stipulated in Article 66 of the Notary Law. The concept of automatic approval (fictitious positive consent) by the Notary Honorary Council (MKN) creates a serious gap in safeguarding the Notary’s position. Additionally, the lack of substantive assessment standards in the MKN's review process reduces the meaningful protection of Notaries’ legal rights. This research uses a normative juridical approach, analyzing legal protection theory and the concept of justice in professional accountability. The findings suggest the need for regulatory reform, including amendments to the notarial law and institutional strengthening of MKN’s authority. A significant recommendation is the formation of a legal assistance unit within the notarial professional organization to represent and defend notaries under legal threat. The ethical independence of Notaries must be preserved, especially when facing undue pressure from clients, state actors, or law enforcement. Legal protection should not only focus on procedures but also uphold the integrity and neutrality of the notarial profession. These legal improvements are essential to prevent the misuse of criminal law against Notaries and to support a more just legal framework.
LEGAL LIABILITY FOR FALSE INFORMATION IN NOTARIAL DEEDS Fail, Aswin Setiadi; Mispansyah
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 1 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the forms of notarial liability for deeds containing false information and to determine the legal consequences for deeds that are later proven to be false or not in accordance with applicable provisions. It also examines how the theory of error applies to alleged false information in authentic deeds prepared by notaries. This study uses a normative research method, employing a statutory approach and a case study approach. The legal material collection technique used is a literature study. This legal material analysis technique is based on a normative juridical perspective. The aim is to answer the problems discussed. The first research result: legal liability for parties containing false information in notarial deeds includes criminal liability in the form of imprisonment and civil liability in the form of compensation and administrative sanctions, as stipulated in Law No. 2 of 2014 concerning Notary Positions, resulting in the deed being legally void and becoming a private deed. Second Research Findings: Notaries cannot be held legally accountable without fault, even if there is an alleged violation of the law.
Co-Authors Ahmad Syaufi David Setiawan Djoni S.Gozali Fail, Aswin Setiadi Muhammad Adnan Ramadhani R. Rahmat Dannur Uyuni, Neng Laura Rakhmatul Yani, Akhmad