<![CDATA[Peningkatan permintaan dispensasi pernikahan di Indonesia menjadi fenomena hukum yang penting setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimum menikah menjadi 19 tahun. Meskipun aturan tersebut sudah jelas, dispensasi kawin tetap dapat diberikan oleh pengadilan dalam kondisi tertentu, yang menimbulkan tantangan dalam praktik peradilan terutama dalam upaya melindungi anak. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Studi kasus difokuskan pada Putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.SJJ, dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen putusan, kajian literatur hukum, peraturan perundang-undangan, beserta wawancara terbatas bersama para praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan dispensasi pernikahan dalam perkara ini ditolak oleh majelis hakim karena tidak terpenuhi unsur “alasan mendesak” sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Pertimbangan hakim didasarkan pada ketidaksiapan secara psikologis, sosial, dan ekonomi dari calon pengantin, beserta latar belakang negatif calon suami, termasuk rekam jejak penggunaan narkoba dan perjudian daring. Putusan tersebut sejalan dengan prinsip keperluan optimal bagi anak seperti halnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan, seperti tidak adanya arahan terkait pemulihan psikologis bagi anak beserta kurangnya penegasan tanggung jawab orang tua dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur. Yurisprudensi ini menggambarkan kehati-hatian pengadilan dalam melindungi hak-hak anak dengan menolak dispensasi pernikahan yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Studi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memperkuat penerapan prinsip perlindungan anak beserta konsistensi dalam pemberian dispensasi kawin kedepannya.]]>
Copyrights © 2025
