<![CDATA[Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha pada saat perjanjian kerja masih berlangsung merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja. Artikel ini menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia serta meninjau pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa PHK sepihak dalam masa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa dasar hukum yang sah merupakan wanprestasi yang mewajibkan pengusaha membayar ganti rugi kepada pekerja. Putusan hakim menunjukkan orientasi terhadap keadilan substantif, perlindungan terhadap hak pekerja, dan pemulihan hak-hak normatif secara proporsional. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum ketenagakerjaan untuk terus memperkuat perlindungan hukum melalui regulasi, penegakan, dan edukasi bagi para pihak.]]>
Copyrights © 2025
