Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.1
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Dinamika Hukum Dan Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity
Rizki Setyobowo Sangalang
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Legal Protection of the Rights of Workers/Laborers in Banturung Sub-District Bukit Batu Kota Palangka Raya Based on Law Number 13 of 2003 Concerning Manpower Oktarianus Kurniawan; Ronaldi; Rizki Setyobowo Sangalang; Alvin Nur Aulia
Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal Vol 3 No 3 (2021): Britain International of Humanities and Social Sciences, October
Publisher : Britain International for Academic Research (BIAR) Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/biohs.v3i3.519

Abstract

During the covid-19 pandemic that occurred in Indonesia, which affected the economic sector, there were many layoffs by employers, except in Banturung Village, Bukit Batu District, Palangka Raya City. In Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, it is explained about the rights and obligations of a worker in carrying out his work, in which the Act serves to protect and limit the status of the rights and obligations of workers from employers (entrepreneurs) in accordance with human dignity in the scope of work. In the conditions of the Covid-19 pandemic, both employers and workers are disadvantaged, because the weak economy makes people's purchasing power decrease and employers cannot rotate their business capital and take steps to unilaterally terminate employment relations. In Law Number 13 of 2003 concerning Employment, workers who experience termination of employment must be given severance pay.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Rizki Setyobowo Sangalang
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.839 KB)

Abstract

In the era of the industrial revolution 4.0 the use of social media in the community has become a daily habit of society, with the aim to increase economic needs by promoting products or services, sharing news, sharing lifestyles by sharing photos or writing / daily notes . It cannot be denied, social media provides a change in people's lives, there are no time and space limits for social activities. With all the facilities provided by social media, the news that cannot be accounted for is true / the hoax / hoax that is publicly aware. Not a few people who believe in the news hoaks. Hoaks news contains a lot of hate speech, provocation, slander and is very dangerous if circulated among the people because it can cause noise, suspicion, hostility, and even cause both moral and material harm. If you continue to let the news hoaks can damage the joints of national and state life. The police who have the duty as law enforcement, protector, protector, and guiding the community for the maintenance of security have an important role to cope with the many hoaks that are circulating in the community.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN Rizki Setyobowo Sangalang
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 7 No 2 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.855 KB) | DOI: 10.61394/jihtb.v7i2.230

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Namun disayangkan Pendidikan di Indonesia tercoreng dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh peserta didik dari tingkat sekolah hingga Pendidikan Tinggi. Periode tahun 2015 – 2021 ada 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Sedangkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan sepanjang 2021 terjadi 18 kasus kekerasan seksual dengan korban sebanyak 207 anak, terdiri dari 126 perempuan dan 71 laki-laki di rentang usia 3-17 tahun. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 42 yang menyatakan: Ayat (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban. Ayat (3) Untuk keperluan Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Pasal 45 ayat (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan berdasarkan permintaan Korban, Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau Pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.
Tinjauan Hukum Pidana Perbuatan Prank yang Menimbulkan Korban Rizki Setyobowo Sangalang
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.445

Abstract

Perbuatan prank dapat menimbulkan korban jiwa, baik bagi si pelaku prank maupun korban prank. Contoh prank yang paling sering ditemui di Yotube adalah mengagetkan korbannya dengan menyamar menjadi hantu, atau memberikan jebakan yang membuat korban kaget atau kesakitan. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu, jenis penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Berdasarkan penjelasan mengenai pertanggungjawaban di atas, maka pelaku perbuatan prank yang menimbulkan korban dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun bila yang menjadi korbannya adalah pelaku prank itu sendiri karena adanya gerakan reflek dari target korban hingga melukai si pelaku prank, berdasarkan penjelasan teori di atas dapat dihapus pidananya dengan alasan pemaaf.
Criminal Law Review of Investment Managers Who Implement Pyramid Schemes F. Martono, Yacob; Setyobowo Sangalang, Rizki; Januardy, Ivans; Ronggo Wicaksono, Restu
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61394/jihtb.v8i1.241

Abstract

Indonesian people's interest in investment is increasing, this is in line with current technological advances. The number of capital market investors in mid-October 2021 grew by around 68 percent from the end of 2020 which reached 3.88 million people. With advances in technology and the rapid flow of information in cyberspace, many people only think about the benefits to be gained from an investment and have no knowledge or lack of understanding about investments and their risks. This is proven by the large number of people who are victims of an illegal investment that implements schemes, for example in the investment case of capital injection (sunmod) for medical devices, the number of victims is estimated to reach 3,000 people with a loss of Rp. 1.2 Trillion. The schematic diagram is also interpreted as a fake investment system that pays old participants from the money of the new participants they recruit, not from real profits. This scheme is aimed at collapsing, because the revenue if any, will hurt the participants. The illegality of the scheme lies in the incurring of losses at a rate below the loss of the amount of money invested in the business. Investment business activities that apply schemes can be held criminally accountable for violating Law Number 7 of 2014 concerning Explanation of Trade Article 9. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 8 paragraph (1) letters a, d, e, f, Article 9 paragraph (1) letters c, e, j, k, Article 10, Article 13 paragraph 1, Article 15, and Article 17 paragraph (1) letters a, b, c, d. Regulation of the Minister of Trade Number 70 of 2019 concerning the Direct Distribution of Goods Article 21 letter k, Law Number 21 of 2008, Article 59. Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking Article 46. ​​​​Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets Article 103. Article 378 of the Criminal Code concerning fraud.
A Criminal Law Review of the Practice of Withholding Employees' Diplomas in the Workplace as a Form of Collateral Peale, Norman; Kristanto, Kiki; Setyobowo Sangalang, Rizki
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1235

Abstract

The practice of withholding employees' diplomas as collateral for employment is a common issue in Indonesia. This action has sparked controversy as it is considered a violation of human rights and the Labor Law. This study aims to analyze the criminal law regulations related to the practice of diploma withholding and assess the legal accountability of companies engaging in this practice. The research method used is normative juridical with a literature review approach. The findings indicate that withholding diplomas can be categorized as a criminal offense, especially if done in a way that harms employees or violates their right to seek better employment opportunities. Companies that withhold diplomas may be charged under the Criminal Code (KUHP) for unpleasant acts or embezzlement. This study recommends stronger law enforcement and awareness programs for workers regarding their rights to prevent the practice of diploma withholding.
Juridical Review of Journalist Who Were Victims of Violence by Unknown Persons During the Coverage of Demonstrations Benaya Milionhart; Aristoteles; Rizki Setyobowo Sangalang
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1534

Abstract

Security and legal protection for journalists, as a profession that plays an important role in conveying information to the public, is a crucial aspect that requires serious attention. The phenomenon of violence against journalists who are victims while covering demonstrations is increasingly occurring, both at the global level and in Indonesia. Diverse public perceptions of demonstrations often put journalists in vulnerable positions, where they are perceived as a threat by certain parties. Violence committed by unknown persons is a serious challenge because perpetrators are often difficult to identify or identify. This situation is further complicated when the perpetrators destroy evidence that can be used to reveal their identities. This study aims to find out the legal arrangements and protection for journalists who are victims of acts of physical and psychological violence by unknown perpetrators. The approach used is normative juridical, utilizing case analysis, historical approaches, and legal sociology, as well as literature reviews from reliable sources. The findings of the study show that legal protection for journalists in cases of violence during reporting on demonstrations is still not optimal. Weaknesses in existing legal arrangements are significant challenges that need to be addressed immediately to ensure the security and protection of the rights of journalists in carrying out their duties.
TINJAUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS TANTANGAN ERA MODERN DI INDONESIA Selamet Haryono; Andika Wijaya; Rizki Setyobowo Sangalang
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6482

Abstract

Dinamika perkembangan masyarakat Indonesia di era modern menuntut transformasi fundamental dalam konseptualisasi dan implementasi hukum pidana, khususnya terkait konsep perbuatan melawan hukum. Penelitian ini mengkaji secara mendalam evolusi konsep perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada kompleksitas tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan struktur sosial ekonomi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis konseptual, kajian ini mengeksplorasi urgensi reformulasi kerangka hukum yang lebih adaptif, integratif, dan responsif terhadap dinamika perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perlunya paradigma holistik yang tidak hanya menekankan aspek represif, namun juga melibatkan strategi pencegahan, mekanisme penegakan hukum modern, serta konstruksi hukum yang fleksibel dan berbasis keadilan substantif. Kata Kunci : Hukum, Hukum Pidana, Kejahatan Modern, Keadilan Substantif, Tinjauan Hukum.
Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Modus Arisan di Kota Palangka Raya Prabowo, Supriyadi; Wijaya, Andika; Setyobowo Sangalang, Rizki
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20764

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan modus arisan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dengan modus arisan adalah lingkungan sosial yang permisif, tekanan ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan terdiri dari upaya preventif melalui sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat serta upaya represif berupa penindakan terhadap pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya, kesadaran hukum yang rendah dan faktor ekonomi masih menjadi tantangan utama dalam pemberantasan kejahatan in.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Di PHK Pada Masa Perjanjian Kerja Berlangsung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk) Wahyu Sedewo, Surya; Wijaya, Andika; Setyobowo Sangalang, Rizki
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20766

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha pada saat perjanjian kerja masih berlangsung merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja. Artikel ini menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia serta meninjau pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa PHK sepihak dalam masa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa dasar hukum yang sah merupakan wanprestasi yang mewajibkan pengusaha membayar ganti rugi kepada pekerja. Putusan hakim menunjukkan orientasi terhadap keadilan substantif, perlindungan terhadap hak pekerja, dan pemulihan hak-hak normatif secara proporsional. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum ketenagakerjaan untuk terus memperkuat perlindungan hukum melalui regulasi, penegakan, dan edukasi bagi para pihak.
Co-Authors Alvin Nur Aulia Andika Wijaya Andika Wijaya, Andika Aristoteles Benaya Milionhart Claudia Yuni Pramita F. Martono, Yacob Fahriani Fahmi Ivans Januardy Kristanto, Kiki Madeline Gracelia Oktarianus Kurniawan Peale, Norman Prabowo, Supriyadi Roberto, Michael Ronaldi Ronggo Wicaksono, Restu Selamet Haryono Tahasak Sahay Wahyu Sedewo, Surya Wandari, Jefri