Urban fringe areas often become areas of urban expansion characterized by unequal access to public facilities, one of which is education. This research aims to understand the dynamics of space production in spatial planning in Makassar that contribute to the absence of schools in urban fringe areas. Using a critical ethnographic approach, this research combines semi-structured interviews, participatory observation, and spatial document analysis. Results show that the dominance of economic interests and investment logic in spatial planning leads to the marginalization of basic social needs such as education. Residents reacted through resistance strategies such as informal classes and community solidarity, but still faced structural limitations. This research recommends the need for spatial planning that is responsive, inclusive and oriented towards social justice.ABSTRAKWilayah urban fringe kerap menjadi area ekspansi perkotaan yang diwarnai oleh ketimpangan akses terhadap fasilitas publik, salah satunya adalah pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika produksi ruang dalam perencanaan tata ruang di Makassar yang berkontribusi terhadap absennya sekolah di wilayah urban fringe. Dengan menggunakan pendekatan etnografi kritis, penelitian ini menggabungkan wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen tata ruang. Hasil menunjukkan bahwa dominasi kepentingan ekonomi dan logika investasi dalam perencanaan ruang menyebabkan terpinggirkannya kebutuhan sosial dasar seperti pendidikan. Warga bereaksi melalui strategi resistensi seperti kelas informal dan solidaritas komunitas, namun tetap menghadapi keterbatasan struktural. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perencanaan ruang yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial.
Copyrights © 2025