<![CDATA[Sejak kampanye 2019, pemerintahan Jokowi telah menggalakan visi Indonesia digital melayani. Visi tersebut telah dibidani dengan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur Rencana Induk SPBE Nasional dan integrasi layanan elektronik. Sistem pemerintahan elektronik yakni transformasi pelayanan publik baik secara internal dan eksternal melalui teknis operasional tupoksi dan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan dan partisipasi dalam pemerintahan (Salleh & Ahmad, 2006). Meski demikian, sejak virus korona ditetapkan sebagai pandemi pada pertengahan Maret 2020 lalu, beberapa pelayanan publik seperti sistem belajar mengajar dan pengajuan izin dilakukan dari jarak jauh atau menggunakan piranti digital. Meski demikian, banyak instansi pemerintah yang mengakui bahwa beberapa pengguna layanan tidak dapat mengakses piranti digital karena keterbatasan infrastruktur dan kemampuan menggunakanya (Walton & Rahemtulla, 2020). Selain itu, penerapan pelayanan publik elektronik atau e-government di Indonesia juga mengalami sejumlah tantangan antara lain perbaikannya yang masih tergantung pada dukungan finansial dan budaya birokrasi yang kurang mendukung (Aritonang, 2017). Permasalahan keramahan pada pengguna juga telah diprediksi sebelumnya (Sukmasetya, Santoso, & Sensuse, 2018).]]>
Copyrights © 2020
