<![CDATA[Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menandai awal diberlakukannya kewajiban pendaftaran peralihan hak atas tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pencatatannya di Kantor Pertanahan setempat. Prinsip publisitas dalam pendaftaran tanah menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah hanya sah setelah didaftarkan. Namun, setelah 26 tahun berjalan, masih banyak masyarakat yang enggan atau menunda pengurusan legalitas peralihan hak atas tanah. Sertifikasi tanah dan proses balik nama sangat penting untuk menghindari masalah hukum dan meminimalkan risiko di masa depan. Penelitian ini bertujuan mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat di kawasan padat penduduk Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, terkait pentingnya proses jual beli tanah yang sah dan pendaftaran tanah sebagai perlindungan hukum atas hak kepemilikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi, ketidaktahuan prosedur, kepercayaan pada dokumen di bawah tangan, dan praktik perantara. Upaya peningkatan penyuluhan hukum dan edukasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong budaya administrasi pertanahan yang tertib, adil, dan transparan, sehingga dapat mencegah sengketa serta memperkuat perlindungan hukum atas kepemilikan tanah.]]>
Copyrights © 2025
