Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pentingnya Proses Jual Beli Tanah yang Sah dan Pendaftaran Tanah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum atas Hak Kepemilikan Kusumawati, Andriana; Faizal, Andy Muh; Prakoso, Bagus Wahyu; Bonahya, Yehezkiel
KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat Vol 6 No 2 (2025): KANGMAS: Karya Ilmiah untuk Pengabdian Masyarakat
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/kangmas.v6i2.2035

Abstract

Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menandai awal diberlakukannya kewajiban pendaftaran peralihan hak atas tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pencatatannya di Kantor Pertanahan setempat. Prinsip publisitas dalam pendaftaran tanah menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah hanya sah setelah didaftarkan. Namun, setelah 26 tahun berjalan, masih banyak masyarakat yang enggan atau menunda pengurusan legalitas peralihan hak atas tanah. Sertifikasi tanah dan proses balik nama sangat penting untuk menghindari masalah hukum dan meminimalkan risiko di masa depan. Penelitian ini bertujuan mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat di kawasan padat penduduk Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, terkait pentingnya proses jual beli tanah yang sah dan pendaftaran tanah sebagai perlindungan hukum atas hak kepemilikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi, ketidaktahuan prosedur, kepercayaan pada dokumen di bawah tangan, dan praktik perantara. Upaya peningkatan penyuluhan hukum dan edukasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong budaya administrasi pertanahan yang tertib, adil, dan transparan, sehingga dapat mencegah sengketa serta memperkuat perlindungan hukum atas kepemilikan tanah.
Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura Safitri, Aisha Mutiara; Kusumawati, Andriana; Pamungkas, Oki Giri
HUMANIORUM Vol 1 No 4 (2023): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v1i4.30

Abstract

Corruption is a serious threat to social, economic, and political development, especially in Asia, including Indonesia and Singapore. Singapore has succeeded in enforcing an efficient and focused criminal law approach to tackling corruption, while Indonesia faces challenges in optimizing its legal framework. Differences in definitions of criminal acts of corruption, types of criminal acts regulated, and approaches to law enforcement highlight the importance of considering the cultural context and legal system in strategies for dealing with corruption. In analyzing legal issues related to criminal regulation in Indonesia and Singapore, journal writing uses a legal comparative method approach. The main data collection was carried out through the analysis of legal documents, such as laws, government regulations, court decisions, and other regulations related to criminal law on corruption in both countries. Data is also obtained through legal literature, journal articles, research reports, and other official sources of information. Comparative analysis confirms that efficiency, transparency, and institutional collaboration are the keys to success in eradicating corruption. Writing this journal provides valuable insight into facing the challenges of corruption and strengthening law enforcement as a step towards justice and integrity in the justice system. The results of this analysis have the potential to provide important insights into global efforts to address rampant corruption practices.
Keabsahan Jual Beli Over Kredit Tanah dan Bangunan Rumah di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 282/Pdt.G/2019/Pnckr) Wijaya, Habibul Fuad; Kusumawati, Andriana
Postulat Vol 2 No 2 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i2.1729

Abstract

Over kredit rumah adalah suatu proses di mana kepemilikan dan pembayaran kredit rumah dialihkan dari pemilik sebelumnya (debitur lama) kepada pembeli (debitur baru). Salah satu jenis peralihan kredit rumah yaitu melalui mekanisme take over bawah tangan yaitu proses take over yang hanya melibatkan penjual dan pembeli saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk keabsahan hukum jual beli over kredit tanah dan bangunan rumah di bawah tangan dan bagaimana analisis Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 282/Pdt.G/2019/PNCkr. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan praktik jual beli tanah dan bangunan yang tidak melibatkan pihak PPAT dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan atau yang lebih dikenal dengan istilah praktik jual beli tanah dan bangunan di bawah tangan secara hukum sah. Hal tersebut mengacu pada ketentuan bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah. Dalam Putusan Nomor 282/Pdt.G/2019/PNCkr terkait dengan pokok permasalahan dalam perkara tersebut adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan proses jual beli tanah dan bangunan rumah. Dalam Putusan terkait kedudukan dan keabsahan jual beli tanah dan bangunan rumah bahwa meskipun over kredit rumah tidak dilakukan dihadapan PPAT namun pemberian hak atas tanah pada dasarnya tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli dan memenuhi syarat-syarat materiil sehingga Hakim memutuskan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan.