<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah. Sengketa tanah merupakan salah satu masalah kompleks yang sering terjadi di masyarakat dan memerlukan pendekatan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam urusan pertanahan, Kantor Pertanahan diberi kewenangan untuk memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa memiliki peran yang cukup efektif sebagai mediator, ditandai dengan sejumlah kasus sengketa yang berhasil diselesaikan secara damai. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti kompetensi mediator, regulasi yang mendukung, dan kemauan para pihak, serta faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya literasi hukum masyarakat, dan intervensi eksternal. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, serta sosialisasi hukum sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi mediasi pertanahan di masa depan. This study aims to analyse the effectiveness of the Land Office of Gowa Regency as a mediator in resolving land disputes. Land disputes are complex issues that frequently arise in society and require fair and sustainable settlement mechanisms. As a technical agency responsible for land affairs, the Land Office is authorised to facilitate mediation between disputing parties by Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 11 of 2016. This research employs a socio-legal approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the Land Office of Gowa Regency plays an effective role as a mediator, as evidenced by several dispute cases that were successfully resolved through peaceful agreements. However, the effectiveness of this role is influenced by several supporting factors, such as the competence of mediators, supportive regulations, and the willingness of disputing parties, as well as inhibiting factors such as limited resources, lack of legal literacy among the community, and third-party interventions. The study recommends strengthening institutional capacity, enhancing human resources quality, and conducting legal literacy programs as strategic steps to improve the mediation function of land offices in the future.]]>
Copyrights © 2025
