Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Penerapan Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Romadhona, Kusumo; Qahar, Abdul; Alam, Syamsul
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas-asas hukum dalam perjanjian kredit perbankan pada Bank BTPN dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa Bank BTPN telah memperhatikan asas-asas hukum dalam menyusun perjanjian kredit, termasuk menyajikan informasi transparan kepada nasabah dan melakukan evaluasi kredit secara obyektif. Demikian pula, nasabah juga diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang isi perjanjian sebelum menandatanganinya. Dengan demikian, tercapai keseimbangan hak antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit perbankan di Bank BTPN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya mematuhi asas-asas hukum dalam perjanjian kredit dan kontribusinya terhadap perlindungan kepentingan kedua belah pihak. The research objective is to analyze the application of legal principles in banking credit agreements at Bank BTPN using normative research methods. The research results show that Bank BTPN has paid attention to legal principles in preparing credit agreements, including presenting transparent information to customers and carrying out objective credit evaluations. Likewise, customers are also expected to have an in-depth understanding of the contents of the agreement before signing it. In this way, a balance of rights is achieved between the bank and the customer in the banking credit agreement at Bank BTPN. It is hoped that this research can provide further understanding regarding the importance of complying with legal principles in credit agreements and its contribution to protecting the interests of both parties.

Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah Di Masyarakat Annisa, Winda Nurul; Rahman, Sufirman; Qahar, Abdul
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah di masyarakat desa Banrimanurung, Bangkala Barat Jenepontodan kekuatan hukum dari penyelesaian sengketa oleh kepala desa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini terkait peran Kepala Desa banrimanurung dalam penyelesaian sengketa tanah di desa mrnunjukkan bahwa: (1) Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah di Masyarakat meskipun tidak sepenuhnya efektif, kepala desa telah mampu menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk menyelesaikan masalah pertanahan di desa dan menjaga ketertiban di wilayahnya dengan memberikan Solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi di desa. (2) Mediasi yang dilakukan dikantor desa yang dipimpin oleh Kepala Desa pada intinya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena mediasi yang dilakukan oleh kantor desa berbentuk perjanjian perdamaian oleh kedua belah pihak yang mana tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun kalah atau dikenal dengan win-win solution namun apabila perjanjian perdamaian dituangkan dalam bentuk surat perjanjian perdamaian maka hal tersebut telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat dan harus mematuhi hasil dari perjanjian tersebut. The research objective is to analyze the role of the village head in resolving land disputes in the Banrimanurung village community, West Bangkala Jeneponto and the legal power of dispute resolution by the village head. This research uses an empirical type of legal research. The results of this research regarding the role of the Banrimanurung Village Head in resolving land disputes in the village show that: (1) The role of the Village Head in resolving land dispute problems in the community, although not completely effective, the village head has been able to carry out his functions and authority to resolve land problems in the village and maintain order in the area by providing solutions to all problems faced in the village. (2) Mediation carried out at the village office led by the Village Head essentially does not have binding legal force because mediation carried out by the village office takes the form of a peace agreement between both parties in which neither party wins or loses or is known as win-win. solution, but if the peace agreement is stated in the form of a peace agreement then this has become law for the parties who made it and must comply with the results of the agreement.

Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Yang Pendiriannya Dengan Peraturan Kepala Daerah Zulkifli, Zulkifli; Kamal, Muhammad; Qahar, Abdul
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis keabsahan pendirian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Luwu Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagai Perseroan di Kabupaten Luwu Timur Yang Pendiriaanya Dengan Peraturan Kepala Daerah. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwah Pendirian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Luwu Timur sah karena Peraturan Bupati yang menjadi dasar pendiriannya dibentuk sesuai kewenangan dan prosedur yang ditetapkan, namun pembentukan Peraturan Bupati tentang Pendirian BUMD tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Kedudukan hukum BUMD Kabupaten Luwu Timur yang didirikan dengan Peraturan Bupati tetap diakui sebagai perseroan karena status badan hukumnya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. The research objective is to analyze the legality of the establishment of Regionally Owned Enterprises in East Luwu Regency. To find out and analyze the legal position of Regionally Owned Enterprises as Companies in East Luwu Regency which were established under Regional Head Regulations. This type of research is normative legal research. The research results show that the establishment of a Regionally Owned Enterprise in East Luwu Regency is legal because the Regent's Regulation which is the basis for its establishment was formed by the authority and procedures established, however, the formation of the Regent's Regulation concerning the Establishment of BUMD is not by the principle of conformity between type, hierarchy and content material. The legal status of East Luwu Regency BUMD which Regent's Regulation established is still recognized as a company because its legal entity status has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Perlindungan Hak Konstitusional Perempuan Buruh Migran Indonesia Diluar Negeri Dessi, Nur Isa; Rahman, Sufirman; Qahar, Abdul
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hak konstitusional buruh migran khususnya buruh migran perempuan Indonesia yang mengalami masalah diluar negeri; (2) Mengkaji dan menganalisis pengaturan jaminan perlindungan bagi buruh migran khususnya buruh migran perempuan yang bekerja diluar negeri. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan, dan didukung dengan catatan kasus, laporan penelitian, diskusi lembaga yang memiliki focus isu buruh migran, jurnal penelitian, buku teks, makalah, artikel dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kurang maksimalnya perlindungan hak konstitusional perempuan buruh migran yang mengalami masalah diluar negeri; (2) Belum adanya peraturan khusus yang mengatur terkait perlindungan perempuan buruh migran, sehingga tidak ada jaminan yang pasti untuk melindungi perempuan buruh migran. The research objective is to analyze the protection of the constitutional rights of migrant workers, especially Indonesian female migrant workers who experience problems abroad; (2) Review and analyze the protection guarantee arrangements for migrant workers, especially those who work abroad. This research is normative research examining legal provisions and statutory regulations. It is supported by case notes, research reports, institutional discussions that focus on migrant worker issues, research journals, textbooks, papers, articles and newspapers. The research results show that: (1) There is less than optimal protection of the constitutional rights of female migrant workers who experience problems abroad; (2) There are no specific regulations governing the protection of female migrant workers, so there is no definite guarantee to protect female migrant workers.

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Mustari, Sartika; Nawi, Syahruddin; Qahar, Abdul
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v5i2.1845

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di Kabupaten Mamuju adalah Sertifikat Ganda, Sengketa Waris, Penguasaan Tanpa Hak, Akta Jual Beli Palsu, Jual Beli Berkali Kali dan Sengketa Batas. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mamuju mengambil contoh kasus pada jenis perkara tertinggi yaitu sertifikat ganda dengan Nomor perkara : 316/Pdt.G/2022/PN Mmj dengan berbagai tahapan hingga dilakukannya upaya peninjauan kembali. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketa hak atas tanah secara non-litigasi akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama, oleh karena itu penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Kabupaten Mamuju masih kurang efektif. The research objective is to analyze the implementation of land ownership dispute resolution in Mamuju Regency, West Sulawesi Province. This research uses Normative Legal Research and Empirical Legal Research. The research results show that the factors that cause land disputes to arise in Mamuju Regency are Multiple Certificates, Inheritance Disputes, Control Without Rights, Fake Deeds of Sale and Purchase, Multiple Sales and Purchases and Boundary Disputes. The process of resolving land disputes is in two ways, namely through litigation and non-litigation. Based on the results of research conducted at the Mamuju District Court, the highest case type was taken as an example, namely a double certificate with case number: 316/Pdt.G/2022/PN Mmj with various stages until a review effort was carried out. In this case, resolving disputes, especially non-litigation land rights disputes will require large costs and quite a long time, therefore resolving land ownership rights disputes in Mamuju Regency is still less effective.

Peran Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Makkuasa, Annisa Asrini; Zainuddin, Zainuddin; Qahar, Abdul
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis peranan Hakim dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memberikan kepastian dan memutus Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris Hasil Penelitian ini menunjukan bahwasanya peranan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memberikan kepastian hukum terhadap sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah dengan menggali nilai-nilai keadilan serta memberikan kepastian hukum yang didasarkan pada fakta persidangan yang dipertimbangkan dengan hati nurani. Pertimbangan hukum Hakim dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah: a). adanya risalah penyelesaian non litigasi sebelum pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial b). Mengadili seluruh bagian gugatan, dan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan c). dilakukan PHK dengan alasan efesiensi disesuaikan dengan kompensasi untuk pekerja yang di PHK yaitu pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 Ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 Ayat 3 d.). The research objective is to analyze the role of Judges and the Considerations of Judges at the Industrial Relations Court (PHI) in providing certainty and deciding on Termination of Employment (PHK) cases. The research method used is an empirical legal research method. The results of this research show that the role of Industrial Relations Court Judges (PHI) in providing legal certainty regarding Termination of Employment (PHK) disputes is to explore the values of justice and provide legal certainty based on the facts of the trial. they are considered with a conscience. The judge's legal considerations in employment termination (PHK) cases are: a). the existence of non-litigation settlement minutes before filing a lawsuit at the Industrial Relations Court b). Adjudicate all parts of the claim, and may not grant more than the claim c). layoffs are carried out for efficiency adjusted to the compensation for laid-off workers, namely severance pay equal to twice the provisions of Article 156 Paragraph 2, gratuity pay for long service equal to once the provisions of Article 156 Paragraph 3 d.)

Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Tahir, Rinaldyn Septihady; Thalib, Hambali; Qahar, Abdul
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah. Sengketa tanah merupakan salah satu masalah kompleks yang sering terjadi di masyarakat dan memerlukan pendekatan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam urusan pertanahan, Kantor Pertanahan diberi kewenangan untuk memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa memiliki peran yang cukup efektif sebagai mediator, ditandai dengan sejumlah kasus sengketa yang berhasil diselesaikan secara damai. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti kompetensi mediator, regulasi yang mendukung, dan kemauan para pihak, serta faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya literasi hukum masyarakat, dan intervensi eksternal. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, serta sosialisasi hukum sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi mediasi pertanahan di masa depan. This study aims to analyse the effectiveness of the Land Office of Gowa Regency as a mediator in resolving land disputes. Land disputes are complex issues that frequently arise in society and require fair and sustainable settlement mechanisms. As a technical agency responsible for land affairs, the Land Office is authorised to facilitate mediation between disputing parties by Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 11 of 2016. This research employs a socio-legal approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the Land Office of Gowa Regency plays an effective role as a mediator, as evidenced by several dispute cases that were successfully resolved through peaceful agreements. However, the effectiveness of this role is influenced by several supporting factors, such as the competence of mediators, supportive regulations, and the willingness of disputing parties, as well as inhibiting factors such as limited resources, lack of legal literacy among the community, and third-party interventions. The study recommends strengthening institutional capacity, enhancing human resources quality, and conducting legal literacy programs as strategic steps to improve the mediation function of land offices in the future.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Perkawinan Adat Masyarakat Banjar Maulindah, Maulindah; Zainuddin, Zainuddin; Qahar, Abdul
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Banjar di Kecamatan Haruyan, Kalimantan Selatan, serta perspektif hukum Islam terhadap proses tersebut. Tradisi perkawinan adat Banjar memiliki nilai budaya yang kuat, mencerminkan identitas sosial dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, prosesi perkawinan melibatkan rangkaian tahapan adat seperti batumbang tando, badatang, balas lawatan, hingga walimah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pelaksanaan adat masih terjaga, terdapat penyesuaian terhadap perkembangan zaman, termasuk pengaruh modernisasi dan regulasi negara. Dari perspektif hukum Islam, prosesi adat umumnya tidak bertentangan dengan syariat, selama terpenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti adanya wali, mahar, dan ijab kabul. Namun, beberapa unsur simbolik adat perlu dikaji ulang agar tetap relevan dan tidak menimbulkan pemahaman keliru. Penelitian ini merekomendasikan upaya harmonisasi antara adat dan syariat melalui dialog antara tokoh adat dan tokoh agama, serta perlunya dokumentasi tertulis untuk menjaga keberlanjutan tradisi. This study examines the implementation of the traditional marriage customs of the Banjar community in Haruyan District, South Kalimantan, as well as the Islamic legal perspective on these practices. The Banjar marriage tradition carries strong cultural values, reflecting social identity and local wisdom passed down through generations. In practice, the marriage ceremony involves a series of customary stages such as batumbang tando, badatang, balas lawatan, and walimah. The findings indicate that while traditional practices are still preserved, adjustments have been made in response to modernisation and state regulations. From an Islamic legal perspective, the customary process generally does not conflict with Sharia, provided that the essential pillars and conditions of marriage—such as the presence of a guardian, dowry, and marriage contract—are fulfilled. However, some symbolic elements of the tradition require re-evaluation to remain relevant and avoid misconceptions. This study recommends harmonising customary practices and Sharia through dialogue between traditional and religious leaders, as well as written documentation to safeguard the continuity of tradition

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search