<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam sistem pembayaran digital di Indonesia, menelaah regulasi yang berlaku dalam melindungi data pribadi konsumen, serta memberikan peran lembaga pengawas seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menjamin keamanan serta kenyamanan konsumen digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia sejumlah peraturan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta ketentuan dari Bank Indonesia dan OJK, masih terdapat kendala dalam implementasi dan pengawasan di lapangan. Koordinasi antar lembaga, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penguatan kebijakan perlindungan data menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem pembayaran digital yang aman dan berpihak pada konsumen.]]>
Copyrights © 2025
