<![CDATA[Kasus impeachment Kepala Daerah, diantaranya menimpa Wali Kota Surabaya, Sunarto. Yang bersangkutan dianggap tidak melaksanakan tugas karena berobat ke luar negeri tanpa ijin legislatif daerah setempat, sehingga DPRD Kota Surabaya mengusulkan kepada Presiden melalui Mendagri untuk memberhentikan Sunarto. Kasus serupa menimpa pula pada Bupati Payakumbuh dan Buleleng. Legislatif daerah setempat menolak pertanggungjawaban tahunan kedua Bupati tersebut. Kenapa Legislatif pada masa reformasi ini begitu besar kekuasaannya dibanding pada jaman orde baru? Apabila kita cermati, pada masa lalu kepala daerah hanya mengenal pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan, yang pelaksanaannya lebih menjurus hanya kepada formalitas. Pada saat sekarang keadaan berbalik, legislatif tidak begitu saja mau menerima pertanggungjawaban eksekutifnya. Mereka sangat garang dan kadang membuat ciut Kepala Daerah. Bahkan kadang-kadang ketika pertanggungjawaban belum disampaikan, jauh-jauh hari legislatif sudah mengancam akan menolak pertanggungjawaban kepada daerah tersebut.]]>
Copyrights © 2002
