IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH INKLUSIF DI TINGKAT LOKAL

Ariella Gitta Sari
Bambang Pujiono

Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT

Makalah ini membahas implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daersah dalam konteks demokrasiyang lebih inklusif di Tingkat local. Dengan mengkaji beberapa amandemen yang di lakukan, analisis ini mengeksplorasi bagaimana desentrakisasi kekuasaan dan otonomi daerah dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat, akuntabilitas pemerintah, dan penyelesaian masalah lokal. Makalah ini juga menyoroti tantangan yang di hadapi, seperti ketidakmerataan sumber daya dan potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, makalah ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demi tercapainya demokrasi yang lebih iklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Kata Kunci : Perubahan regulasi, Hubungan pemerintah, Lokal