Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Transparansi Hukum Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Bambang Pujiono
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KUHP LAMA INDONESIA DENGAN KUHP BARU INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA Rizki Yudha Bramantyo; Bambang Pujiono; Fitri Windradi
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5795

Abstract

Hukum pidana di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengandiresmikannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP lamayang dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht (WvS) telah digunakan selama lebih darisatu abad dan merupakan warisan dari masa kolonial Belanda. Seiring dengandinamika perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan pembaruan hukum yanglebih relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia saat ini, KUHPbaru diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut.1 Hukum pidana diIndonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengan diresmikannya KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP lama yang dikenal sebagaiWetboek van Strafrecht (WvS) telah digunakan selama lebih dari satu abad danmerupakan warisan dari masa kolonial Belanda. Seiring dengan dinamikaperkembangan masyarakat dan kebutuhan akan pembaruan hukum yang lebih relevandengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia saat ini, KUHP baru diharapkanmampu menjawab tantangan-tantangan tersebut.
IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH INKLUSIF DI TINGKAT LOKAL Ariella Gitta Sari; Bambang Pujiono
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6641

Abstract

Makalah ini membahas implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daersah dalam konteks demokrasiyang lebih inklusif di Tingkat local. Dengan mengkaji beberapa amandemen yang di lakukan, analisis ini mengeksplorasi bagaimana desentrakisasi kekuasaan dan otonomi daerah dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat, akuntabilitas pemerintah, dan penyelesaian masalah lokal. Makalah ini juga menyoroti tantangan yang di hadapi, seperti ketidakmerataan sumber daya dan potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, makalah ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demi tercapainya demokrasi yang lebih iklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Kata Kunci : Perubahan regulasi, Hubungan pemerintah, Lokal
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI) PASCA PERCERAIAN Bambang Pujiono; Fitri Windardi
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v6i2.6770

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terkait pembagian harta gono gini pasca perceraian pada putusan perkara No. 273/Rev.G/2019/PA. Sidrap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terkait pembagian harta gono gini pasca perceraian secara umum dan berdasarkan putusan perkara No. 273/Rev.G/2019/PA. Sidrap secara khusus, dimana dalam konsep harta bersama terdapat beberapa asas yang mengikat, yaitu 1. Harta yang diperoleh selama perkawinan; 2. Tidak memandang pihak siapa yang mengerjakan, apakah suami atau istri; 3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut; 4. Bagian masing-masing pihak dalam harta bersama adalah setengah dari seluruh harta bersama asalkan selama dalam perkawinan kedua belah pihak melaksanakan kewajiban masing-masing; 5. Percampuran harta yang diperoleh baik oleh suami maupun istri selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama (syirkah) dapat dikecualikan dalam perjanjian perkawinan (huwelijke voorwaarden). Kata Kunci: Perkawinan; Perceraian; Harta Bersama
KEBIJAKAN RESTORASI LAHAN GAMBUT DALAM MENDUKUNG TARGET PENGURANGAN EMISI INDONESIA BERDASARKAN PARIS AGREEMENT Bambang Pujiono
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i1.6784

Abstract

Indonesia telah menyatakan keikutsertaannya dalam perjanjian iklim,Persetujuan Paris atau Paris Agreement, dalam rangka penurunan emisi Gas RumahKaca. Dalam pelaksanaanya, Persetujuan Paris memberikan kewajiban bagi negaranegara pesertanya untuk membentuk kontribusi nasional yang disebut denganNationally Determined Contribution, dimana didalamnya terdapat target yang hendak dicapaidalam upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan kondisi domestik negaranegara peserta. Tentunya, setiap negara memiliki prioritas yang berbeda dalam upayamengurangi emisi GRK, termasuk Indonesia. Bencana alam seperti kebakaran hutandan lahan gambut yang sering terjadi di Indonesia menjadi pertimbangan pemerintahuntuk memprioritaskan kegiatan restorasi hutan dan lahan gambut di dalam NationallyDetermined Contribution yang telah disampaikan Indonesia kepada UNFCCC pada tahun2016. Dalam NDC tersebut, Indonesia ditargetkan dapat merestorasi gambut diIndonesia sebesar 2 (dua) juta hektar pada tahun 2030. Pada tahun 2016, Presiden JokoWidodo membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai pelaksana kegiatanrestorasi gambut yang terfokus pada tujuh provinsi prioritas. Pelaksanaan restorasigambut di Indonesia oleh BRG diharapkan mampu mencapai target NDC Indonesiasebagai komitmen Indonesia dalam menuju masa depan yang rendah emisi danberketahanan iklim
Co-Authors Fitri Windardi Rizki Yudha Bramantyo Sari, Ariella Gitta Windradi, Fitri