<![CDATA[Sengketa tanah adat merupakan salah satu persoalan agraria yang terus menjadi tantangan serius di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Lombok Utara. Sengketa ini tidak hanya menyangkut aspek legalitas, tetapi juga menyentuh aspek identitas, sejarah, dan struktur kekuasaan lokal. Di tengah kompleksitas regulasi agraria formal, masyarakat adat di Lombok Utara masih mengandalkan lembaga adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang dinilai lebih adil, kontekstual, dan berbasis nilai lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat serta dinamika yang terjadi dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki otoritas moral dan kultural yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa tanah, namun dihadapkan pada dilema legitimasi formal dan tumpang tindih dengan sistem hukum negara.]]>
Copyrights © 2025
