cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ziadi Hidayatulloh
Contact Email
simpul.gemacendekia@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
simpul.gemacendekia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Biduri Sandik Atas Desa Sandik, Kec. Batu Layar, Lombok Barat - NTB, Indonesia 83355
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum
Published by Gema Cendekia Institute
ISSN : -     EISSN : 30900867     DOI : https://doi.org/10.71094/simpul
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum is an open access, and peer-reviewed journal, with main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 23 Documents
 1   2   3 
Perlindungan Keamanan untuk Pembangunan Berkelanjutan: Studi Tentang Debat Pemilihan Bupati di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat dari Perspektif Kebijakan Hukum Amalia, Yulia; Juliarfan, Renaldi
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Maret 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i1.66

Abstract

Keamanan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah yang demokratis dan stabil. Penelitian ini menganalisis perlindungan keamanan dalam debat pemilihan bupati di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, dari perspektif kebijakan hukum. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji regulasi yang mengatur keamanan dalam pemilihan serta tantangan implementasinya melalui wawancara dengan pihak terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan keamanan dalam proses pemilihan kepala daerah tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada efektivitas regulasi serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Tantangan utama yang ditemukan meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, serta potensi konflik akibat persaingan politik.Diperlukan penguatan kebijakan hukum melalui perbaikan regulasi, peningkatan koordinasi antar instansi keamanan, serta edukasi politik bagi masyarakat agar pemilihan berlangsung aman dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, stabilitas keamanan dalam pemilihan kepala daerah dapat terjaga, sehingga memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Resolusi Konflik Berbasis Adat: Studi Peran Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Pulau Sumbawa Rohana, Rohana; Ahmad, Renaldi
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Maret 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i1.67

Abstract

Di tengah dinamika sosial yang sering kali memicu gesekan antarindividu maupun antar kelompok, pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi alternatif penyelesaian konflik yang efektif. Tokoh adat, dengan otoritas moral dan sosial yang dimilikinya, memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial melalui mekanisme adat yang masih dihormati oleh masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada beberapa desa di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh adat meliputi fasilitator dialog, mediator dalam sengketa, dan penjaga nilai-nilai tradisional. Strategi resolusi konflik yang digunakan bersifat partisipatif, mengedepankan musyawarah, dan berlandaskan norma adat lokal seperti bara adat, mopeda, dan sara adat. Studi ini merekomendasikan integrasi mekanisme adat ke dalam sistem penyelesaian konflik formal sebagai upaya membangun sistem hukum hibrid yang kontekstual dan berkelanjutan.
Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Lembaga Adat: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Utara Wira, Raden; Hidayat, Renaldi
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Maret 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i1.68

Abstract

Sengketa tanah adat merupakan salah satu persoalan agraria yang terus menjadi tantangan serius di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Lombok Utara. Sengketa ini tidak hanya menyangkut aspek legalitas, tetapi juga menyentuh aspek identitas, sejarah, dan struktur kekuasaan lokal. Di tengah kompleksitas regulasi agraria formal, masyarakat adat di Lombok Utara masih mengandalkan lembaga adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang dinilai lebih adil, kontekstual, dan berbasis nilai lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat serta dinamika yang terjadi dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki otoritas moral dan kultural yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa tanah, namun dihadapkan pada dilema legitimasi formal dan tumpang tindih dengan sistem hukum negara.
Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus di Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Firmansyah, Ali; Ahmad, Renaldi
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Maret 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i1.69

Abstract

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan ruang kontestasi politik lokal yang tidak hanya mencerminkan praktik demokrasi prosedural di tingkat akar rumput, tetapi juga menjadi arena pertarungan kepentingan, nilai-nilai tradisional, dan relasi kuasa lokal yang terinstitusionalisasi secara kultural. Studi ini berfokus pada dinamika politik dalam Pilkades di Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan mengkaji secara mendalam bagaimana aktor-aktor lokal—baik formal maupun informal—berperan dalam proses rekrutmen politik, mobilisasi elektoral, serta reproduksi kekuasaan. Dengan pendekatan kualitatif interpretatif dan strategi studi kasus tunggal, penelitian ini memetakan struktur kekuasaan lokal, analisis diskursif terhadap simbol dan narasi politik, serta relasi patronase yang mendasari preferensi politik warga desa. Hasil temuan menunjukkan bahwa Pilkades tidak semata menjadi proses demokratis yang netral, melainkan sarat dengan praktik hegemoni, kooptasi, dan simbolisasi identitas sosial. Proses pemilihan juga memperlihatkan keterkaitan erat antara ekonomi politik lokal, agama, adat, dan figur sentral dalam memproduksi legitimasi kekuasaan.
Implikasi Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Subang, Kecamatan Ciater Maulana, Mirza; Hulaifi, Abdullah
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Maret 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i1.78

Abstract

Perkawinan tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan (nikah siri) masih banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Fenomena ini membawa dampak signifikan terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut, khususnya terkait dengan hak perdata seperti waris, pencatatan identitas, serta pengakuan hukum dari pihak ayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat serta upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak mereka. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris dari wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan tidak tercatat berpotensi mengalami diskriminasi hukum dalam hal pencatatan kelahiran dan pengakuan status perdata, meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi hukum dan akses terhadap isbat nikah sebagai upaya preventif dan solutif untuk melindungi hak anak.
Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Investasi Digital di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Tantangan Regulasi di Era Digital yuniarti, erika; mahatma, bayu
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2: SIMPUL:Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Juni 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i2.128

Abstract

Perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi digital di Indonesia merupakan topik yang semakin relevan seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pasar digital. Investasi digital, yang mencakup berbagai instrumen seperti cryptocurrency, saham digital, dan platform crowdfunding, membawa potensi keuntungan besar namun juga risiko yang tinggi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang ada di Indonesia terkait perlindungan investor dalam kegiatan investasi digital serta tantangan regulasi yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji literatur yang relevan, peraturan yang berlaku, dan kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran hak investor di sektor digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur pasar modal dan investasi digital, implementasi hukum masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah keamanan data, penipuan digital, serta ketidaktahuan investor terhadap risiko yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan oleh lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan reformasi regulasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan transparan bagi investor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan perlindungan investor di pasar investasi digital di Indonesia.
Analisis Komunikasi Interpersonal Dinas Sosial Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Konsultasi Pengangkatan Anak bagi Calon Orang Tua Angkat Rahmawati, Aisyah; Setiawan, Rudi
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2: SIMPUL:Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Juni 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i2.131

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi interpersonal dalam meningkatkan kualitas layanan konsultasi pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat di Dinas Sosial Kota Malang. Komunikasi interpersonal diharapkan dapat mempengaruhi efektivitas layanan konsultasi, yang pada gilirannya berkontribusi pada keberhasilan proses pengangkatan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap petugas Dinas Sosial serta calon orang tua angkat yang menerima layanan konsultasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang baik antara petugas dan calon orang tua angkat berperan penting dalam menciptakan pemahaman yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan anak. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan empatik mampu mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa percaya diri calon orang tua angkat. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam hal keterbatasan waktu dan sumber daya yang mempengaruhi intensitas komunikasi antara petugas dan calon orang tua angkat. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar Dinas Sosial Kota Malang terus memperbaiki kualitas komunikasi interpersonal dengan memperhatikan keterampilan komunikasi petugas serta meningkatkan fasilitas dan waktu yang tersedia untuk konsultasi.
Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyimpanan dan Pengelolaan Sertifikat Tanah Elektronik: Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat chaerunnisa, melati; Samsul, Ainuddin; Kamil, Ikhsan
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2: SIMPUL:Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Juni 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i2.132

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyimpanan dan pengelolaan sertifikat tanah elektronik, dengan studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Sertifikat tanah elektronik merupakan inovasi yang bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan. Namun, penerapannya menimbulkan tantangan terkait dengan aspek hukum, khususnya mengenai tanggung jawab BPN dalam menjamin keamanan, keabsahan, dan pengelolaan data sertifikat tanah elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan pegawai BPN, serta studi dokumen terkait kebijakan pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPN telah berusaha mengimplementasikan sistem sertifikat tanah elektronik dengan baik, masih terdapat beberapa kendala dalam hal pengawasan dan penyimpanan data yang dapat mempengaruhi keabsahan sertifikat tersebut. Selain itu, terdapat pula aspek perlindungan hukum terhadap pihak terkait yang perlu diperkuat agar implementasi sistem ini lebih optimal. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan regulasi dan prosedur terkait tanggung jawab BPN dalam pengelolaan sertifikat tanah elektronik, guna menjaga integritas dan keabsahan data pertanahan di Indonesia.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Manawa Dharmasastra Made, Dewa; Putra, Ary Pramana
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2: SIMPUL:Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Juni 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i2.136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Manawa Dharmasastra. Prinsip kehati-hatian menjadi landasan penting dalam operasional perbankan, terutama dalam memberikan kredit untuk menghindari risiko yang dapat merugikan bank dan nasabah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur kewajiban bank untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam berbagai aktivitas perbankan, termasuk penyaluran kredit. Selain itu, Manawa Dharmasastra sebagai salah satu teks hukum dalam tradisi Hindu mengandung nilai-nilai etika dan tanggung jawab yang relevan dengan prinsip kehati-hatian dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan finansial. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif analitis, yang menganalisis ketentuan hukum dalam undang-undang dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Manawa Dharmasastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah cukup memadai, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Sementara itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Manawa Dharmasastra memberikan perspektif tambahan yang mengedepankan tanggung jawab sosial dalam perbankan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai etika dalam praktik perbankan di Indonesia.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Di PT Semasa Sejahtera Mandiri Bersama: Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Purnawanti, Sri; Samantri, Ni Nyoman; Amrul, Rizal
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2: SIMPUL:Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Juni 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i2.137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di PT Semasa (Sejahtera Mandiri Bersama) yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tenaga kerja outsourcing telah menjadi bagian integral dari sistem ketenagakerjaan di Indonesia, namun seringkali menghadapi permasalahan terkait dengan hak-hak pekerja dan jaminan perlindungan hukum. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 memberikan dasar hukum baru yang mempengaruhi status dan perlindungan tenaga kerja outsourcing. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh melalui kajian pustaka terhadap Undang-Undang Cipta Kerja serta wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan outsourcing di PT Semasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait status pekerja outsourcing, masih ada kesenjangan dalam implementasi perlindungan hak-hak pekerja. Terutama dalam hal jaminan upah, kesejahteraan, dan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten agar perlindungan terhadap tenaga kerja outsourcing dapat terlaksana secara efektif.

Page 1 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 4: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 1 No. 3: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, September 2025 Vol. 1 No. 2: SIMPUL:Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 1 No. 1: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Maret 2025