<![CDATA[Digitalisasi pelayanan publik telah menjadi salah satu pilar utama dalam agenda reformasi birokrasi di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, implementasi layanan administrasi digital di tingkat kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat menghadapi berbagai tantangan teknis dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pelayanan administrasi publik berbasis digital yang diterapkan di Kecamatan Cibinong, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem digital telah mencakup beberapa jenis layanan utama dan mempercepat proses birokrasi, efektivitasnya masih dibatasi oleh rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan petugas pada mekanisme manual saat terjadi gangguan teknis. Respons masyarakat bervariasi, dengan sebagian besar warga usia produktif menunjukkan penerimaan yang positif, sedangkan kelompok rentan seperti lansia mengalami hambatan signifikan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur mengenai implementasi e-Government di tingkat lokal dengan menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat dalam merancang layanan digital. Temuan ini juga merekomendasikan peningkatan kapasitas digital masyarakat dan perbaikan koordinasi lintas sektor sebagai langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan pelayanan publik berbasis teknologi informasi di tingkat kecamatan.]]>
Copyrights © 2025
