<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, hambatan, dan upaya perbaikan kebijakan organisasi serta tata kerja pada Sekretariat Deputi Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi jumlah sumber daya manusia yang belum ideal (hanya 9 orang dari kebutuhan ideal 10), keterbatasan alokasi anggaran, serta infrastruktur teknologi yang belum memadai. Keterbatasan ini mempengaruhi efektivitas kerja dan responsivitas lembaga. Dalam mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya perbaikan seperti pelatihan peningkatan kapasitas, revisi anggaran, inisiatif anggota membawa perangkat teknologi pribadi, serta dukungan langsung dari pimpinan dalam mendampingi pelaksanaan tugas sekretariat. Temuan ini menekankan pentingnya perencanaan SDM yang strategis, dukungan teknologi, serta keterlibatan aktif pimpinan dalam optimalisasi implementasi kebijakan organisasi di instansi pemerintahan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam penguatan tata kelola birokrasi, khususnya dalam fungsi koordinasi bidang kesejahteraan sosial.]]>
Copyrights © 2025
