<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keterwakilan gender dalam lembaga legislatif di Kabupaten Ciamis periode 2024-2029. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan masih jauh dari target tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan pada enam dimensi implementasi yaitu (1) standar dan sasaran kebijakan belum terukur dengan jelas, (2) keterbatasan sumber daya manusia dan finansial bagi calon legislatif perempuan, (3) lemahnya koordinasi antar lembaga, (4) dominasi budaya patriarki dalam karakteristik pelaksana kebijakan, (5) lingkungan sosial-politik yang belum mendukung secara adil, dan (6) disposisi implementor yang belum sepenuhnya memahami dan mendukung kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi keterwakilan gender belum optimal dan memerlukan penguatan struktural, koordinatif, dan kultural. Kata Kunci : Gender; Implementasi Kebijakan; Keterwakilan Perempuan; Legislatif; Kabupaten Ciamis.]]>
Copyrights © 2025
