DI BALIK KONVERSI SERTIFIKAT KE QR CODE: KELEMAHAN VALIDASI ELEKTRONIK DALAM PENDAFTARAN HAK MILIK TANAH DAN BANGUNAN

Wardhani, Dwi Kusumo
Wiraguna, Sidi Ahyar

Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA

Percepatan konversi sertifikat fisik ke kode respons cepat (QR code) oleh ATR/BPN sejak 2022 bertujuan menekan biaya, mempersingkat waktu, dan menurunkan pemalsuan. Sistem validasi elektronik yang menjadi penentu sahnya pencatatan nyatanya tidak mendeteksi sertifikat ganda, inkonsistensi data spasial, maupun perubahan status hukum lahan. Kelemahan ini memicu sengketa kepemilikan. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kelemahan prosedur validasi elektronik dan merumuskan model penyempurnaan berbasis kepastian hukum. Ruang lingkupnya meliputi prosedur konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi periode 2022–2024. Metode yuridis normatif digunakan melalui analisis peraturan, tiga putusan pengadilan terkait, wawancara dengan 12 pejabat ATR/BPN, 6 notaris, 8 pengguna layanan, serta 215 dokumen konversi. Sistem validasi hanya mencocokkan teks tanpa verifikasi ulang spasial. Integrasi real-time antara Basis Data Pertanahan Nasional, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan belum terbangun, sehingga status tanah tertinggal. Konversi tanpa pemeriksaan fisik menyebabkan sertifikat atas lahan yang telah dialihfungsikan tetap aktif. Setidaknya 34 sengketa tercatat karena ketidaksesuaian QR code dengan kondisi lapangan. Operator tidak berwenang membatalkan konversi ketika ditemukan kejanggalan. Kelemahan mendasar terletak pada ketiadaan standar integrasi lintas sektoral dan absennya validasi lapangan. Model penyempurnaan mencakup validasi spasial otomatis berbasis citra satelit, kewajiban pemutakhiran berkala oleh pemda, dan pembentukan tim khusus pengecekan lapangan sebelum pencetakan QR code.