Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Komunikasi Hukum Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Wardhani, Dwi Kusumo
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
DISHARMONI ANTARA RUU CIPTA KERJA BAB PERTANAHAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA) Wardhani, Dwi Kusumo
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28095

Abstract

Penelitiаn ini bertujuаn untuk mengkаji isu krusial dalam RUU Cipta Kerja bab Pertanahan dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung secara substansial dalam UUPA serta menganalisa dampak negatif yang dimungkinkan timbul jika RUU Cipta Kerja diterapkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melakukan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Cipta Kerja bab Pertanahan belum mewakili segenap rakyat Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum, dan belum dapat dibaca sebagai “calon” produk hukum yang utuh dan menyeluruh karena penyusunannya keluar dari prinsip-prinsip UUPA. Jika diterapkan, RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan berpotensi melanggar hak-hak rakyat kecil yang memiliki posisi tawar yang lemah. 
DI BALIK KONVERSI SERTIFIKAT KE QR CODE: KELEMAHAN VALIDASI ELEKTRONIK DALAM PENDAFTARAN HAK MILIK TANAH DAN BANGUNAN Wardhani, Dwi Kusumo; Wiraguna, Sidi Ahyar
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9705

Abstract

Percepatan konversi sertifikat fisik ke kode respons cepat (QR code) oleh ATR/BPN sejak 2022 bertujuan menekan biaya, mempersingkat waktu, dan menurunkan pemalsuan. Sistem validasi elektronik yang menjadi penentu sahnya pencatatan nyatanya tidak mendeteksi sertifikat ganda, inkonsistensi data spasial, maupun perubahan status hukum lahan. Kelemahan ini memicu sengketa kepemilikan. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kelemahan prosedur validasi elektronik dan merumuskan model penyempurnaan berbasis kepastian hukum. Ruang lingkupnya meliputi prosedur konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi periode 2022–2024. Metode yuridis normatif digunakan melalui analisis peraturan, tiga putusan pengadilan terkait, wawancara dengan 12 pejabat ATR/BPN, 6 notaris, 8 pengguna layanan, serta 215 dokumen konversi. Sistem validasi hanya mencocokkan teks tanpa verifikasi ulang spasial. Integrasi real-time antara Basis Data Pertanahan Nasional, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan belum terbangun, sehingga status tanah tertinggal. Konversi tanpa pemeriksaan fisik menyebabkan sertifikat atas lahan yang telah dialihfungsikan tetap aktif. Setidaknya 34 sengketa tercatat karena ketidaksesuaian QR code dengan kondisi lapangan. Operator tidak berwenang membatalkan konversi ketika ditemukan kejanggalan. Kelemahan mendasar terletak pada ketiadaan standar integrasi lintas sektoral dan absennya validasi lapangan. Model penyempurnaan mencakup validasi spasial otomatis berbasis citra satelit, kewajiban pemutakhiran berkala oleh pemda, dan pembentukan tim khusus pengecekan lapangan sebelum pencetakan QR code.
REVITALIZING POST-MINING LAND: THE ROLE OF THE LAND BANK IN PROMOTING SOCIAL JUSTICE AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY Wardhani, Dwi Kusumo
Masalah-Masalah Hukum Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.54.2.2025.136-155

Abstract

This research examines the role of the Land Bank in Indonesia’s legal policy, focusing on state rights and the pursuit of social justice. According to Article 33 of the 1945 Constitution, the state holds the authority to control land and natural resources, ensuring their use for public welfare. The Land Bank is a key institution in managing land, particularly post-mining areas, to address the environmental damage and ensure equitable benefits for local communities. However, in practice, the implementation of the Land Bank has faced several obstacles, including insufficient socialization, weak state control over land, and land disputes stemming from an underdeveloped land registration system. Using an empirical juridical method, this study analyzes secondary data from legal texts, doctrines, and previous research, while primary data is gathered through interviews with stakeholders from PT Timah Tbk, the Ministry of Agrarian Affairs, and the Environmental Agency of East Belitung. The findings highlight the need for legal harmonization between key laws, such as the Basic Agrarian Law, the Mineral and Coal Law, and the Environmental Law, to create a clear framework for the Land Bank’s operation. The research proposes a comprehensive Land Bank model that integrates a strong institutional structure, skilled human resources, and effective administrative systems. Additionally, it stresses the importance of incorporating environmental sustainability and social justice principles in the management of post-mining land to promote the welfare of affected communities and prevent land speculation.
DISHARMONI ANTARA RUU CIPTA KERJA BAB PERTANAHAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA) Wardhani, Dwi Kusumo
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28095

Abstract

Penelitiаn ini bertujuаn untuk mengkаji isu krusial dalam RUU Cipta Kerja bab Pertanahan dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung secara substansial dalam UUPA serta menganalisa dampak negatif yang dimungkinkan timbul jika RUU Cipta Kerja diterapkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melakukan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Cipta Kerja bab Pertanahan belum mewakili segenap rakyat Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum, dan belum dapat dibaca sebagai “calon” produk hukum yang utuh dan menyeluruh karena penyusunannya keluar dari prinsip-prinsip UUPA. Jika diterapkan, RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan berpotensi melanggar hak-hak rakyat kecil yang memiliki posisi tawar yang lemah. 
PENYULUHAN HAK WARGA NEGARA ATAS BANTUAN HUKUM Pahlawan MP, Muhamad Rezky; Chadijah, Siti; Wardhani, Dwi Kusumo; Ekawati, Dian; Ngatiran, Ngatiran
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 3 (2020): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v1i3.6868

Abstract

Legal aid is an effort to fulfill the human rights, especially of the poorest groups of the society. The Constitution guarantees the right of every citizen to equal treatment before the law, including the right to access justice through legal aid. Based on the principle of equality before the law and the purpose of access to law and justice, the Government of Indonesia issued a regulation to realize these principles and objectives through Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. The substance of the regulation requires law enforcers especially advocates as legal aid providers to provide legal assistance free of charge to the poor in Indonesia, moreover these obligations are normative obligations for advocates as officium nobile (noble profession) and the mandate of the Law No.18 of 2003 concerning Advocates. It is expected that efforts to provide free legal assistance can do optimal and effective in serving the underprivileged.
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DI DESA JAGABAYA, KABUPATEN LEBAK Chadijah, Siti; Wardhani, Dwi Kusumo
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 3 (2021): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i3.13478

Abstract

Community Service Activities (PKM) in Jagabaya Village by Lecturers of the Faculty of Law, Pamulang University as a form of applying knowledge and experience to realize community progress. By choosing the theme of Fulfilling the Rights of Persons with Disabilities Based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, it is hoped that the government will implement the objectives of the establishment of Law Number 8 of 2016, one of which is by supporting the availability of accessibility. In addition, it is equally important that the surrounding community must also actively participate in realizing equal rights and opportunities for persons with disabilities through empowerment in MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) aimed at realizing a quality, independent, and non-discriminatory life. Persons with disabilities as part of Indonesian citizens have the same position, rights and obligations as non-disabled people so that it is appropriate for persons with disabilities to get facilities as an effort to protect against vulnerability to various acts of discrimination and especially protection from various human rights violations.
Co-Authors Dian Ekawati Ngatiran, Ngatiran Pahlawan MP, Muhamad Rezky Siti Chadijah Wiraguna, Sidi Ahyar