<![CDATA[Pemekaran daerah merupakan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis melalui kewenangannya dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan DPRD dalam dinamika pemekaran daerah, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh data yuridis empiris melalui studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dan Kewenangan DPRD dalam Proses Pemekaran daerah Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Otonomi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki legitimasi formal dalam memberikan persetujuan usulan pemekaran, implementasi kewenangan tersebut seringkali terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik, keterbatasan regulasi teknis, dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Dari perspektif otonomi daerah, keterlibatan aktif dan akuntabel DPRD menjadi penting untuk menjamin bahwa proses pemekaran berjalan sesuai asas desentralisasi dan demokrasi lokal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum serta peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD dalam merespons tuntutan pemekaran yang berbasis kebutuhan riil masyarakat]]>
Copyrights © 2025
