Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Lex Generalis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling
Satria Prayoga
Universitas Lampung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Union Busting; Pemutusan Hubungan Kerja dan Penegakan Hukum Rr. Halimatu Hira; Satria Prayoga; Hieronymus Soerjatisnanta
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i08.586

Abstract

Tindakan Union Busting (penghalang-halangan) serikat pekerja/buruh di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang cukup krusial. Praktik Union Busting yang dilakukan pengusaha atau majikan telah memberikan dampak yang serius bagi hak-hak normatif pekerja. Tidak hanya itu, mekanisme Union Busting semakin sulit untuk dibuktikan karena para pengusaha atau pihak perusahaan yang memiliki taktik tertentu. Hal ini terjadi pada tindakan penghalang-halangan serikat pekerja yang menggunakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai instrumennya. Permasalahan yang terjadi selain terkait upaya tersembunyi yang dilakukan pengusaha, hal demikian juga terkait dengan peran aparat penegak hukum khususnya pengawasan karena belum optimalnya pengawasan pada bidang perburuhan khususnya perkara Union Busting. Oleh karena itu, melalui artikel ini akan dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif (pendekatan peraturan perundang-undangan) mulai dari PHK dan mekanismenya sebagai instrumen Union Busting hingga penegakan hukumnya.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Syamsu, Syamsir; Prayoga, Satria; Prastyo, Agung Budi; Rifai, Ahmad
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.6591

Abstract

Penyelesaian konflik dalam konteks hubungan industrial memiliki peranan yang krusial untuk mempertahankan stabilitas dan produktivitas di lingkungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas metode Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam hubungan industrial. ADR, yang mencakup mediasi, arbitrase, dan negosiasi, memberikan pendekatan yang lebih fleksibel, cepat, dan ekonomis dibandingkan dengan proses litigasi konvensional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pendekatan studi kasus pada beberapa perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan ADR untuk menyelesaikan konflik hubungan industrial. Penelitian ini juga mengadopsi metode yuridis empiris dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja antara buruh dan PT Philips Seafood Indonesia Lampung (PT PSI) telah melalui berbagai tahapan penyelesaian yang memanfaatkan mekanisme alternatif, termasuk perundingan bipartit dan tripartit. Namun, proses tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan dan dilanjutkan ke tahap tripartit yang difasilitasi oleh mediator dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung, yang berlangsung secara bertahap hingga Februari 2023. Meskipun demikian, upaya tersebut tidak berhasil, sehingga diterbitkan Dokumen Anjuran Tertulis No: 568.40.III.06.05.IV.2023 yang ditandatangani oleh mediator. 2. Beberapa faktor yang menghambat penyelesaian sengketa antara 40 buruh wanita dan PT PSI meliputi kurangnya itikad baik dari pihak perusahaan dalam memenuhi hak-hak buruh yang terabaikan, tidak adanya norma atau regulasi yang mengikat untuk mewajibkan kehadiran para pihak dalam sidang mediasi, sikap kurang kooperatif dari pihak-pihak yang enggan mencari solusi atau kompromi, serta keterbatasan mediator yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung.
Peran dan Tantangan Sistem Keadilan Pemilu dalam Pelaksanaan Pilkada Zulfiqar, Ahmad; Muhtadi; Prayoga, Satria
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1305

Abstract

The Regional Elections are a democratic process of electing regional heads. In its implementation, the regional elections must reflect the principles of electoral justice. However, the experience of the regional elections that have been passed does not reflect the fairness of the election so that the principles of direct, public, free, secret, honesty, and fair do not run well. The importance of this electoral justice system is to prevent fraud, money politics, and maintain voting rights. Thus, the implementation of the Regional Elections must be oriented towards justice and guarantee the right to vote and be elected. It is very important to deeply understand the role of electoral justice in building the election system so that the democratic process that runs in the regions can be carried out in a fair, transparent, and upholding the sovereignty of the people.
Perkembangan Anak Masa Prenatal Sari, Rita; Nabila sulistiani, Nur Alifa Maula; prayoga, satria; salsa bila, shafa
Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling Vol. 3 No. 2 (2025): Juli - September
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The prenatal phase constitutes a critical stage of child development that significantly influences the overall quality of the child's growth and maturation. This interval encompasses several biological phases, including the germinal, embryonic, and fetal stages, each contributing vitally to the establishment of the child's anatomical structure, organ systems, and neurological capabilities. This article provides an in-depth examination of the intricacies of child development throughout the prenatal phase, the various factors that affect it, and the crucial contributions of maternal nutrition, lifestyle choices, and prenatal care in facilitating optimal fetal development. The research was executed through a systematic review of the existing literature spanning from 2015 to 2025, which underscores the necessity of a comprehensive approach to prenatal health. Abstrak Fase prenatal merupakan tahap kritis dalam perkembangan anak yang secara signifikan memengaruhi kualitas pertumbuhan dan pematangan anak secara keseluruhan. Interval ini mencakup beberapa fase biologis, termasuk tahap germinal, embrionik, dan janin, yang masing-masing memberikan kontribusi penting bagi pembentukan struktur anatomi, sistem organ, dan kemampuan neurologis anak. Artikel ini memberikan telaah mendalam mengenai seluk-beluk perkembangan anak selama fase prenatal, berbagai faktor yang mempengaruhinya, dan kontribusi penting nutrisi ibu, pilihan gaya hidup, dan perawatan prenatal dalam memfasilitasi perkembangan janin yang optimal. Penelitian ini dilakukan melalui tinjauan sistematis terhadap literatur yang ada mulai dari tahun 2015 hingga 2025, yang menggarisbawahi pentingnya pendekatan komprehensif terhadap kesehatan prenatal.
Peran dan Kewenangan DPRD Lampung Selatan dalam Dinamika Pemekaran Daerah: Analisis Berdasarkan Perspektif Otonomi Daerah Hutagaol, Richard Gunawan; Maroni, Maroni; Triono, Agus; Sumarja, Fx; Prayoga, Satria
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4402

Abstract

Pemekaran daerah merupakan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis melalui kewenangannya dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan DPRD dalam dinamika pemekaran daerah, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh data yuridis empiris melalui studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dan Kewenangan DPRD dalam Proses Pemekaran daerah Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Otonomi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki legitimasi formal dalam memberikan persetujuan usulan pemekaran, implementasi kewenangan tersebut seringkali terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik, keterbatasan regulasi teknis, dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Dari perspektif otonomi daerah, keterlibatan aktif dan akuntabel DPRD menjadi penting untuk menjamin bahwa proses pemekaran berjalan sesuai asas desentralisasi dan demokrasi lokal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum serta peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD dalam merespons tuntutan pemekaran yang berbasis kebutuhan riil masyarakat
Aspek Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Penguasaan dan Pembangunan Rumah di Atas Tanah Milik Orang Lain Nur Kholan Karima; Habibi, Muhammad; Febriana, Nabilah; Adhan, Sepriyadi; Prayoga, Satria
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.48149

Abstract

Sengketa penguasaan dan pembangunan rumah di atas tanah milik orang lain merupakan permasalahan hukum yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum perlindungan terhadap pemilik tanah serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan seperti UUPA, KUHPerdata, dan KUHP, serta studi kasus untuk memahami implementasi hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tanah memiliki perlindungan hukum yang kuat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, termasuk mediasi dan arbitrase. Namun, kendala seperti lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang lambat, dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem administrasi pertanahan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan penegakan hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Kata kunci: Sengketa tanah, pembangunan rumah, perlindungan hukum
Tinjauan Normatif Terhadap Perjanjian Pranikah Bagi Pasangan Lintas Negara Najah, Ratu Sakinatun; Sofiani, Nurul Aini; Anugrah, Jorian; Prayoga, Satria
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4475

Abstract

A prenuptial agreement is a legal instrument that outlines the agreement between a prospective husband and wife before entering into marriage. In Indonesia, the legal basis for prenuptial agreements is regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 29, which was later expanded by Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. In the context of cross-border couples (marriages between Indonesian citizens and foreign nationals), prenuptial agreements have a special dimension that concerns not only property but also citizenship status, land rights, and implications for different legal regimes. This article examines prenuptial agreements for cross-border couples through a philosophy of science approach, examining ontology, epistemology, and axiology. Normative analysis is used to understand the position of prenuptial agreements in positive law, while also assessing the urgency, rationality, and social benefits of such agreements.
Tinjauan Hukum Pidana Dan Tata Negara Terhadap Pendekatan Filsafat Ilmu Dalam Penanganan Korupsi Di Indonesia Karimah, Rohmatul; Sari, Sintia Aprilia; Haryadi, Annisa Putri; Tisnanta, HS; Prayoga, Satria
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4474

Abstract

Corruption in Indonesia has reached alarming levels and is categorized as an extraordinary crime due to its multidimensional impacts, both economic, political, and social. Corruption eradication has so far been approached primarily through criminal law instruments and state institutions, such as the Corruption Eradication Commission (KPK). However, the fact that corruption rates remain high indicates the need for a more philosophical approach. This article aims to examine corruption eradication in Indonesia through a philosophical perspective encompassing the dimensions of ontology, epistemology, and axiology. This research method uses a normative juridical approach. The sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection was conducted through library research. Data processing was carried out by selecting and examining the obtained data for completeness, as well as classifying or grouping the data systematically. The data analysis used is qualitative juridical. The results of this study indicate that corruption eradication cannot be sufficiently understood as an individual crime, but rather as a structural phenomenon that requires modern knowledge methods and a value orientation towards substantive justice, good governance, and constitutional legitimacy. Therefore, it is necessary to increase the independence of law enforcement agencies, epistemological innovation in the field of evidence, anti-corruption ethics education, and a humanistic axiology of law enforcement.
Co-Authors Agus Triono Ahmad Rifai Anugrah, Jorian Febriana, Nabilah FX Sumarja, FX Haryadi, Annisa Putri Hieronymus Soerjatisnanta Hutagaol, Richard Gunawan Karimah, Rohmatul Maroni Maroni Muhammad Habibi Muhtadi Nabila sulistiani, Nur Alifa Maula Najah, Ratu Sakinatun Nur Kholan Karima Prastyo, Agung Budi Rita Sari Rr. Halimatu Hira salsa bila, shafa Sari, Sintia Aprilia Sepriyadi Adhan S Sofiani, Nurul Aini Syamsu, Syamsir Zulfiqar, Ahmad