Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Hukum Lex Generalis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Satria Prayoga
Universitas Lampung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Union Busting; Pemutusan Hubungan Kerja dan Penegakan Hukum Rr. Halimatu Hira; Satria Prayoga; Hieronymus Soerjatisnanta
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i08.586

Abstract

Tindakan Union Busting (penghalang-halangan) serikat pekerja/buruh di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang cukup krusial. Praktik Union Busting yang dilakukan pengusaha atau majikan telah memberikan dampak yang serius bagi hak-hak normatif pekerja. Tidak hanya itu, mekanisme Union Busting semakin sulit untuk dibuktikan karena para pengusaha atau pihak perusahaan yang memiliki taktik tertentu. Hal ini terjadi pada tindakan penghalang-halangan serikat pekerja yang menggunakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai instrumennya. Permasalahan yang terjadi selain terkait upaya tersembunyi yang dilakukan pengusaha, hal demikian juga terkait dengan peran aparat penegak hukum khususnya pengawasan karena belum optimalnya pengawasan pada bidang perburuhan khususnya perkara Union Busting. Oleh karena itu, melalui artikel ini akan dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif (pendekatan peraturan perundang-undangan) mulai dari PHK dan mekanismenya sebagai instrumen Union Busting hingga penegakan hukumnya.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Syamsu, Syamsir; Prayoga, Satria; Prastyo, Agung Budi; Rifai, Ahmad
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.6591

Abstract

Penyelesaian konflik dalam konteks hubungan industrial memiliki peranan yang krusial untuk mempertahankan stabilitas dan produktivitas di lingkungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas metode Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam hubungan industrial. ADR, yang mencakup mediasi, arbitrase, dan negosiasi, memberikan pendekatan yang lebih fleksibel, cepat, dan ekonomis dibandingkan dengan proses litigasi konvensional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pendekatan studi kasus pada beberapa perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan ADR untuk menyelesaikan konflik hubungan industrial. Penelitian ini juga mengadopsi metode yuridis empiris dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja antara buruh dan PT Philips Seafood Indonesia Lampung (PT PSI) telah melalui berbagai tahapan penyelesaian yang memanfaatkan mekanisme alternatif, termasuk perundingan bipartit dan tripartit. Namun, proses tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan dan dilanjutkan ke tahap tripartit yang difasilitasi oleh mediator dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung, yang berlangsung secara bertahap hingga Februari 2023. Meskipun demikian, upaya tersebut tidak berhasil, sehingga diterbitkan Dokumen Anjuran Tertulis No: 568.40.III.06.05.IV.2023 yang ditandatangani oleh mediator. 2. Beberapa faktor yang menghambat penyelesaian sengketa antara 40 buruh wanita dan PT PSI meliputi kurangnya itikad baik dari pihak perusahaan dalam memenuhi hak-hak buruh yang terabaikan, tidak adanya norma atau regulasi yang mengikat untuk mewajibkan kehadiran para pihak dalam sidang mediasi, sikap kurang kooperatif dari pihak-pihak yang enggan mencari solusi atau kompromi, serta keterbatasan mediator yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung.
Peran dan Kewenangan DPRD Lampung Selatan dalam Dinamika Pemekaran Daerah: Analisis Berdasarkan Perspektif Otonomi Daerah Hutagaol, Richard Gunawan; Maroni, Maroni; Triono, Agus; Sumarja, Fx; Prayoga, Satria
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4402

Abstract

Pemekaran daerah merupakan salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis melalui kewenangannya dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan DPRD dalam dinamika pemekaran daerah, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh data yuridis empiris melalui studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dan Kewenangan DPRD dalam Proses Pemekaran daerah Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Otonomi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki legitimasi formal dalam memberikan persetujuan usulan pemekaran, implementasi kewenangan tersebut seringkali terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik, keterbatasan regulasi teknis, dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Dari perspektif otonomi daerah, keterlibatan aktif dan akuntabel DPRD menjadi penting untuk menjamin bahwa proses pemekaran berjalan sesuai asas desentralisasi dan demokrasi lokal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum serta peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD dalam merespons tuntutan pemekaran yang berbasis kebutuhan riil masyarakat
Aspek Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Penguasaan dan Pembangunan Rumah di Atas Tanah Milik Orang Lain Nur Kholan Karima; Habibi, Muhammad; Febriana, Nabilah; Adhan, Sepriyadi; Prayoga, Satria
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.48149

Abstract

Sengketa penguasaan dan pembangunan rumah di atas tanah milik orang lain merupakan permasalahan hukum yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum perlindungan terhadap pemilik tanah serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan seperti UUPA, KUHPerdata, dan KUHP, serta studi kasus untuk memahami implementasi hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tanah memiliki perlindungan hukum yang kuat melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, termasuk mediasi dan arbitrase. Namun, kendala seperti lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang lambat, dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem administrasi pertanahan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan penegakan hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Kata kunci: Sengketa tanah, pembangunan rumah, perlindungan hukum
Tinjauan Normatif Terhadap Perjanjian Pranikah Bagi Pasangan Lintas Negara Najah, Ratu Sakinatun; Sofiani, Nurul Aini; Anugrah, Jorian; Prayoga, Satria
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4475

Abstract

A prenuptial agreement is a legal instrument that outlines the agreement between a prospective husband and wife before entering into marriage. In Indonesia, the legal basis for prenuptial agreements is regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 29, which was later expanded by Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. In the context of cross-border couples (marriages between Indonesian citizens and foreign nationals), prenuptial agreements have a special dimension that concerns not only property but also citizenship status, land rights, and implications for different legal regimes. This article examines prenuptial agreements for cross-border couples through a philosophy of science approach, examining ontology, epistemology, and axiology. Normative analysis is used to understand the position of prenuptial agreements in positive law, while also assessing the urgency, rationality, and social benefits of such agreements.
Tinjauan Hukum Pidana Dan Tata Negara Terhadap Pendekatan Filsafat Ilmu Dalam Penanganan Korupsi Di Indonesia Karimah, Rohmatul; Sari, Sintia Aprilia; Haryadi, Annisa Putri; Tisnanta, HS; Prayoga, Satria
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4474

Abstract

Corruption in Indonesia has reached alarming levels and is categorized as an extraordinary crime due to its multidimensional impacts, both economic, political, and social. Corruption eradication has so far been approached primarily through criminal law instruments and state institutions, such as the Corruption Eradication Commission (KPK). However, the fact that corruption rates remain high indicates the need for a more philosophical approach. This article aims to examine corruption eradication in Indonesia through a philosophical perspective encompassing the dimensions of ontology, epistemology, and axiology. This research method uses a normative juridical approach. The sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection was conducted through library research. Data processing was carried out by selecting and examining the obtained data for completeness, as well as classifying or grouping the data systematically. The data analysis used is qualitative juridical. The results of this study indicate that corruption eradication cannot be sufficiently understood as an individual crime, but rather as a structural phenomenon that requires modern knowledge methods and a value orientation towards substantive justice, good governance, and constitutional legitimacy. Therefore, it is necessary to increase the independence of law enforcement agencies, epistemological innovation in the field of evidence, anti-corruption ethics education, and a humanistic axiology of law enforcement.
Peran dan Tantangan Sistem Keadilan Pemilu dalam Pelaksanaan Pilkada Ahmad Zulfiqar; Muhtadi; Satria Prayoga
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1305

Abstract

The Regional Elections are a democratic process of electing regional heads. In its implementation, the regional elections must reflect the principles of electoral justice. However, the experience of the regional elections that have been passed does not reflect the fairness of the election so that the principles of direct, public, free, secret, honesty, and fair do not run well. The importance of this electoral justice system is to prevent fraud, money politics, and maintain voting rights. Thus, the implementation of the Regional Elections must be oriented towards justice and guarantee the right to vote and be elected. It is very important to deeply understand the role of electoral justice in building the election system so that the democratic process that runs in the regions can be carried out in a fair, transparent, and upholding the sovereignty of the people.
MODEL TRANSFORMASI DIGITAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Bustanul Arifun Shodiq; Muhtadi; Satria Prayoga
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 10 No. 1 (2026): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v10i1.18818

Abstract

This research aims to examine and formulate an effective and efficient digital transformation of government procurement of goods/services in order to realize the principles of good governance. Government procurement of goods/services is a strategic aspect of clean, transparent, and accountable governance. Digital transformation of the procurement process is one solution expected to minimize corruption, collusion, and nepotism, while simultaneously increasing bureaucratic efficiency and effectiveness. However, in its implementation, digital transformation of procurement still faces various challenges, including regulatory aspects, human resource capacity, technological infrastructure, and institutional resistance. The problem examined in this research is how to model an effective and efficient digital transformation of government procurement of goods/services in order to realize good governance. The research method used is a normative method with a statutory approach and a conceptual approach, and descriptive qualitative analysis is used.  Keywords: Digital Transformation, Procurement of Goods/Services, Good Governance    
Discretionary Authority of Government Officials: Between Administrative Efficiency and Potential Abuse of Authority Satria Prayoga
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i1.10451

Abstract

Discretion is the authority held by government officials to make decisions in situations that are not expressly regulated by laws and regulations. This authority is important in supporting the efficiency of government administration, especially in dealing with urgent or unexpected conditions. However, on the other hand, discretion also opens up opportunities for abuse of authority if it is not accompanied by the principles of prudence, accountability, and adequate supervision. This study aims to analyze the duality of the role of discretion in government practice, by highlighting its benefits in increasing bureaucratic agility and the potential risks that can harm the principles of good governance. The method used is a normative study with an approach to laws and regulations, legal doctrine, and case studies. The results of the study indicate that strengthening internal and external oversight mechanisms, as well as fostering public administration ethics, are strategic steps to maintain balance
Co-Authors Agus Triono Ahmad Rifai Ahmad Zulfiqar Anugrah, Jorian Bustanul Arifun Shodiq Febriana, Nabilah FX Sumarja, FX Haryadi, Annisa Putri Hieronymus Soerjatisnanta Hutagaol, Richard Gunawan Karimah, Rohmatul Maroni Maroni Muhammad Habibi Muhtadi Najah, Ratu Sakinatun Nur Kholan Karima Prastyo, Agung Budi Rr. Halimatu Hira Sari, Sintia Aprilia Sepriyadi Adhan S Sofiani, Nurul Aini Syamsu, Syamsir