<![CDATA[Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan bagian dari perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, tidak sedikit ormas yang terlibat dalam tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum, kantor pemerintahan, hingga tempat ibadah, yang menimbulkan keresahan dan mengancam ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap tindakan anarkis yang dilakukan oleh ormas, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 21 huruf d mengatur kewajiban ormas menjaga ketertiban umum, sedangkan Pasal 59 ayat (3) melarang ormas melakukan kekerasan atau merusak fasilitas umum. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi terhadap ormas yang melanggar ketentuan hukum. Dalam hal ini, peran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) penting untuk melakukan pembinaan serta sosialisasi hukum kepada ormas guna mencegah terjadinya tindakan anarkis.]]>
Copyrights © 2025
