Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Karimah Tauhid
Rizal Syamsul Ma’arif
Universitas Djuanda
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Motif Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi di Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor Yusril Fathoni; Sudiman Sihotang; Rizal Syamsul Ma’arif
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.20037

Abstract

Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi merupakan bentuk kejahatan yang tergolong kejam dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kasus pembunuhan dengan mutilasi di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian publik karena pelaku tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga memotong-motong tubuh korban dengan motif yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif pelaku dari perspektif yuridis, serta mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta dokumentasi dari putusan pengadilan dan berita acara pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif pelaku tidak hanya dilandasi oleh dorongan emosional atau dendam pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan lingkungan sosial. Dalam penegakan hukum, pelaku dikenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pembunuhan berencana dan perusakan mayat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami motif tindak pidana serta perlunya penguatan upaya preventif oleh aparat penegak hukum untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali.
Akibat Hukum Terhadap Tindakan Anarkis Merusak Fasilitas Umum yang Dilakukan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bogor Ahmad Rino Setiawan; Dadang Suprijatna; Rizal Syamsul Ma’arif
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.20064

Abstract

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan bagian dari perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, tidak sedikit ormas yang terlibat dalam tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum, kantor pemerintahan, hingga tempat ibadah, yang menimbulkan keresahan dan mengancam ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap tindakan anarkis yang dilakukan oleh ormas, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 21 huruf d mengatur kewajiban ormas menjaga ketertiban umum, sedangkan Pasal 59 ayat (3) melarang ormas melakukan kekerasan atau merusak fasilitas umum. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi terhadap ormas yang melanggar ketentuan hukum. Dalam hal ini, peran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) penting untuk melakukan pembinaan serta sosialisasi hukum kepada ormas guna mencegah terjadinya tindakan anarkis.
Peningkatan PBB P-2 di Kota Bogor Pasca Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900/Kep.283-Bag.Ekon/2021 Tentang Digitalisasi Daerah Muhammad Rizki Ramdhani; Danu Suryani; Rizal Syamsul Ma’arif
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 9 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i9.21430

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kesempatan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebaik mungkin. Salah satu peluang dalam mendukung kinerja Pemerintah adalah kemajuan teknologi dalam bentuk digitalisasi berbagai kegiatan termasuk transaksi ataupun penerimaan pajak. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi kelemahan baik dalam sisi sistem ataupun pada sisi pengunaannya, penelitian ini bertujuan menjawab berbagai rumusan masalah yaitu pelaksanaan Pemungutan PBB P-2 Kota Bogor Pasca Kepwali Kota Soal Tim, Bogor Nomor 900/Kep.283-Bag.Ekon/2021 Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor dan Dampak Digitalisasi Daerah dalam pemungutan PBB P-2 di Kota Bogor. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disertai kajian empiris sederhana dengan melakukan wawancara sederhana. Hasil penelitian terdapat penurunan pendapatan pajak melalui PBB P-2 di Kota Bogor namun terdapat peningkatan pada jumlah Nomor Objek Pajak (NOP), Kemudian perlunya pembinaan kepada tenaga kerja Bapenda Kota Bogor dalam memaksimalkan teknologi informasi dan telekomunikasi karena kecanggihan teknologi memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak, serta perlunya kekonsistenan dalam kinerjanya dalam pemungutan pajak secara digital. Hal ini perlu dipertimbangkan guna mengoptimalkan pertumbuhan pendapatan pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk membiayai pembangunan Kota Bogor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Analisis Hukum Terhadap Penghentian Penyelidikan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Antara JO dan SP Berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Darryl Andhika Zulfie; Henny Nuraeny; Rizal Syamsul Ma’arif
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 11 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i11.22104

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kerap menghadapi tantangan, terutama ketika proses penyelidikan dihentikan sebelum perkara memperoleh kejelasan. Penelitian ini menelaah dasar hukum penghentian penyelidikan dalam kasus KDRT antara JO dan SP dengan berfokus pada penerapan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyelidikan apabila ditemukan alasan yang sah menurut hukum. Kajian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelusuri ketentuan perundang-undangan, asas-asas hukum acara pidana, serta doktrin yang relevan mengenai ruang diskresi penyidik dalam menentukan kelanjutan suatu perkara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penghentian penyelidikan harus didasarkan pada argumentasi hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya pada perkara KDRT yang merupakan delik aduan namun memiliki dimensi perlindungan korban yang kuat. Penelitian ini menegaskan bahwa setiap keputusan penghentian penyelidikan harus sejalan dengan prinsip due process of law, menjamin kepastian hukum, dan tidak mengabaikan hak-hak korban sebagai pihak yang dilindungi oleh Undang-Undang Penghapusan KDRT. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperkuat akuntabilitas penyidik serta memastikan bahwa mekanisme penghentian penyelidikan diterapkan secara proporsional dan sesuai mandat hukum acara pidana.
Penerapan Hak Pesangon dan Hak Penghargaan Bagi Buruh dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus No. 318/Pdt.Sus-PHI/2021/PNJkt.Pst) Nurul Ramadhani; Endeh Suhartini; Rizal Syamsul Ma’arif
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 3 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i3.23409

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan tekanan serius terhadap keberlangsungan hubungan kerja di Indonesia, khususnya terkait praktik pemutusan hubungan kerja dan pemenuhan hak normatif pekerja. Dalam praktiknya, banyak buruh dirumahkan tanpa kepastian status hukum, yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak pesangon dan penghargaan masa kerja. Penelitian ini mengkaji bagaimana ketentuan hukum ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, diterapkan dalam situasi krisis pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan menganalisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst sebagai studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan yang merumahkan pekerja tanpa kejelasan status dan tanpa pemenuhan hak normatif dapat dikualifikasikan sebagai pemutusan hubungan kerja terselubung (constructive dismissal). Pengadilan menegaskan bahwa kondisi pandemi tidak menghapus kewajiban hukum pengusaha terhadap pekerja. Penelitian ini terbatas pada satu putusan pengadilan dan menggunakan pendekatan normatif, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan variasi praktik di lapangan. Namun demikian, temuan penelitian ini menegaskan keberlakuan norma hukum ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan berimplikasi pada penguatan kepastian hukum serta perlindungan hak pekerja, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan perbandingan putusan.
Co-Authors Ahmad Rino Setiawan Dadang Suprijatna Danu Suryani Darryl Andhika Zulfie Endeh Suhartini Henny Nuraeny Muhammad Rizki Ramdhani Nurul Ramadhani Sihotang, Sudiman Yusril Fathoni