Penelitian ini menganalisis secara mendalam fungsi budgeting sebagai instrumen kontrol organisasi, dengan fokus pada dinamika kekuasaan dalam proses penganggaran di Indonesia. Berbeda dengan pandangan tradisional yang menganggap budgeting sebagai alat teknis perencanaan keuangan, artikel ini menyoroti perannya yang komprehensif sebagai instrument politik dan arena interaksi berbagai kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif literatur dari berbagai sumber relevan. Temuan menunjukkan bahwa penganggaran di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis keuangan, tetapi juga sebagai instumen politik untuk menegoisasikan kekuasaan antar pemangku kepentingan. Proses ini sangat dipengaruhi oleh jaringan informal dan gaya manajemen paternalistik, dimana keputusan didasarkan pada hubungan personal daripada analisis objektif. Dinamika kekuasaan dalam penganggaran didominasi oleh pengaruh informal, kepemimpinan paternalistik yang membatasi partispasi, serta konflik dan negoisasi antar departemen akibat perebutan sumber daya terbatas. Politisasi anggaran ini memiliki implikasi serius terhadap tata Kelola organisasi, seperti menurunnya akuntabilitas, hambatan inovasi, dan menurunnya kepercayaan karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi dalam pendekatan penganggaran dengan mengadopsi kerangka yang lebih transparan dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas organisasi.
Copyrights © 2025