<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Itsbat nikah dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan sahnya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum yang sudah disahkan oleh Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisanya dari bahan pustaka dan data primer dengan meneliti langsung ke lapangan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan pengaturan itsbat nikah dalam perundang-undangan Indonesia, merupakan sebuah amanah dalam peraturan pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan Tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan yaitu pertama, membuat surat permohonan, kedua pendaftaran atau memasukkan surat permohonan ke Loket II atau Loket III agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara, ketiga pemanggilan para pihak Pemohon, keempat persidangan dan kelima pembacaan putusan atau penetapan serta Kedudukan itsbat nikah yang sudah disahkan di Pengadilan Agama yaitu permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami dan isteri atau pihak-pihak lain telah dikabulkan Pengadilan Agama, maka implikasinya terhadap status perkawinan yang dilakukan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.]]>
Copyrights © 2017
