<![CDATA[Permasalahan dalam penyusunan produk hukum khususnya peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dikatakan masih cukup kompleks. Khususnya dalam pembuatan undang-undang di kekuasaan legislatif, mulai dari masalah Undang-Undang tanpa tanda tangan Presiden, Pergeseran Fungsi Legislasi yang belum jelas, panjangnya suatu proses pembentukan undang-undang, lemahnya politik hukum pembentukan undang-undang, rendahnya partisipasi publik yang berdampak pada tingginya resistensi masyarakat terhadap suatu undang-undang sampai tingginya konflik kepentingan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Cukup banyak faktor yang melatarbelakangi lemahnya kualitas legislasi di Indonesia, yang bisa saja ditinjau dari aspek normatif, filosofis bahkan sosiologis. Namun, yang pasti ialah bahwa perlu ada perbaikan yang signifikan dalam penyusunan undang-undang dalam konteks mikro di Indonesia sedangkan perlu pula diperhatikan aspek makro dalam penyusunan kebijakan negara yang sering tanpa kajian yang jelas atau bahkan bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Hal ini bisa saja merupakan konsekuensi logis terhadap dampak lemahnya kualitas legislasi di Indonesia. Namun satu hal yang perlu disoroti sebab selama ini belum banyak pula yang menyoroti kualitas legislasi di Indonesia yaitu apabila kualitas legislasi di Indonesia ditinjau dari tingginya konflik kepentingan para pembuat kebijakan. Hasilnya ialah munculnya keterputusan elektoral antara rakyat dan pembuat kebijakan atau pemerintah (dalam hal ini ialah DPR dan Presiden), selain itu, hal ini diperparah pula oleh belum tersedianya mekanisme normatif dan institusional secara memadai dalam menangani konflik kepentingan yang masih terjadi dalam proses legislasi di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
