<![CDATA[Kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin pada pertambangan nikel yang peneliti rangkum diantaranya adalah kasus korupsi pemberian IUP nikel oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Kasus suap pertambangan operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara, dan Kasus suap praktik izin pertambangan oleh Gubernur Maluku Utara. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus, yitu pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui desk research dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam sektor pertambangan nikel di Indonesia melibatkan isu suap dan penyalahgunaan wewenang. Dalam Pasal 418 KUHP, tindak pidana suap melibatkan unsur pemberian atau perjanjian sesuatu. Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana suap melalui tiga parameter: pemberi suap, penerima suap, dan barang atau objek yang bernilai, seperti diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2, Pasal 12 a dan b, serta Pasal 13. Sedangkan untuk penyalahgunaan wewenang dalam hukum korupsi, tolak ukurnya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun pertanggungjawaban pidana penyelenggara negara pelaku tindak pidana korupsi pertambangan nikel di Indonesia dibebankan kepada pelaku pelanggaran yang melanggar hukum sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.]]>
Copyrights © 2024
