<![CDATA[Kemiskinan dan kondisi permukiman yang tidak layak huni masih menjadi permasalahan mendasar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) hadir sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut dengan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Pisau analisis menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program BRS telah memberikan dampak positif berupa perbaikan kondisi fisik rumah dan kenyamanan tinggal bagi penerima manfaat. Namun, implementasinya belum optimal dalam berbagai dimensi evaluasi. Nilai bantuan belum mencukupi untuk memenuhi standar rumah layak huni secara utuh, khususnya dalam hal kecukupan luas bangunan. Distribusi bantuan juga belum merata akibat keterbatasan kuota dan masih adanya campur tangan politik dalam seleksi penerima. Faktor penghambat utama meliputi aspek administrasi, geografis, sumber daya, dan komunikasi. Program BRS telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, namun demikian berbagai perbaikan kebijakan terutama dalam hal penyesuaian nilai bantuan, mekanisme penyaluran, verifikasi data penerima, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.]]>
Copyrights © 2025
