<![CDATA[Parate eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT masih banyak dipakai di dunia perbankan, namun menggunakan parate eksekusi disatu sisi sebagai perlindungan kreditur tapi disisi lain masih mengorbankan nasabah. Problem hukum nyata di lapangan bagi debitur terdapat ketidakadilan, disebabkan: 1) harga limit di jual di bawah standart. 2) potensi moral hazard. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian adalah Penggunaan parate eksekusi berdasarkan pasal 6 dan pasal 20 huruf a UUHT dapat dilakukan oleh kreditur apabila debitur dinyatakan wanprestasi dengan syarat pada APHT terdapat janji eksekusi hak tanggungan secara mendiri apabila debitur wanpresatasi. Adapun dapun prosedur pelaksanaan parate eksekusi jika debitur sudah dinyatakan wanprestasi, maka proses eksekusi dilakukan berdasarkan 6 tahapan yaitu : 1) Tahap persiapan, 2) Tahap pelaksaan lelang, 3) Tahap penawaran, 4) Tahap pembayaran, 5) Tahap Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang, 6) pembutan risalah lelang, Sedangkan parate eksekusi dari analisi teori efisiensi (economic analysis of law) terlepas dari adanya moral hazard dan limit dibawah standart adalah sudah termasuk efisiensi, karena hal demikian sudah memenuhi kriteria efisiensi dimana dalam pengunaan parate eksekusi ini tidak ada pihak yang merasa lebih berbahagia (kreditur, karena assetnya kembali) tanpa ada satu pihak yang merasa lebih menderita (debitur yang tanggungannya dijual dengan harga normal). Dengan terciptanya afisiensi ini menunjukkan adanya keadilan diantra pihak, karena adil dalam teori ini apabila mencapai efisiensi]]>
Copyrights © 2025
