<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk Apakah pemanfaatan kayu Halaban di kebun sendiri termasuk dalam lingkup hukum tidak pidana di bidang kehutanan dan Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pemanfaatan kayu Halaban yang didapat dari kebun sendiri di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan yaitu: berjenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum positif di Indonesia pada dasarnya tidak melarang masyarakat untuk menanam dan membudidayakan jenis pohon tertentu, termasuk pohon Halaban, di atas kebun milik sendiri/pribadi atau yang disebut oleh undang-undang kehutanan dengan istilah Hutan Hak, Kekosongan hukum administratif-teknis dalam pengaturan pengangkutan kayu Halaban yang berasal dari kebun sendiri, khususnya di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali timbul karena tidak diaturnya jenis kayu Halaban, ketiadaan pengaturan teknis dalam peraturan pelaksana (Verordnung) tersebut menimbulkan ketidakharmonisan antara norma hukum umum dalam undang-undang dengan norma pelaksanaannya, sehingga mengancam kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, arah formulasi hukum pidana terhadap pemanfaatan kayu Halaban di masa mendatang perlu menyesuaikan dengan prinsip keadilan ekologis, keberlanjutan (sustainability), dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat maupun lokal sebagai subjek utama pengelola hutan]]>
Copyrights © 2025
