Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.116

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Sociological Jurisprudence Journal MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender RIO LAW JURNAL Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Pengabdian Ilung (Inovasi Lahan Basah Unggul) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM General Ledger : Jurnal Studi Ilmu Akuntansi dan Keuangan Notary Law Journal West Science Law and Human Rights Journal of Progressive Law and Legal Studies JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah RechtIdee Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum International Journal of Sociology and Law Open Access DRIVERset

Ahmad Syaufi

Unknown Affiliation

Author-ID : 399529

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Policy of Criminal System Formulation Oriented to Rape Crime Victims Syaufi, Ahmad; Haiti, Diana
Sociological Jurisprudence Journal Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.2.734.103-112

Criminal act of rape has received considerable attention among the public nowadays. The care and protection of the interests of the victims of the rape crime either through criminal justice process or certain social care facilities is an absolute part that needs to be considered in criminal law policies and social policies. Therefore, in the formulation of the criminal system, it is time to pay attention to the victims interest to realize the equitable distribution of justice for the rights of rape victims to be protected. In the effort of developing and renewing the criminal law in Indonesia, it is necessary to conduct an assessment related to the policy of punishment formation system which is oriented to the rape crime victims in the coming criminal law. This study employed a qualitative research using normative law research design. In an effort to achieve the research objectives that have been determined, this study used statute approach and conceptual approach. Based on the results and discussion, policy formulation of punishment system that is oriented to rape crime victims in future criminal law is as follows: (1) in the material criminal law, protection of rape crime victims in its development is regulated in a Bill of Criminal Law, including the formulation of passive national principles, the extension of the concept of criminal acts of rape, and the formulation of types of sanctions. (2) in formal criminal law, the protection of victims, especially the rape crime victims, has been regulated in a Bill of Criminal Procedure Law, with the granting of procedural rights such as the right of a translator and the right of reimbursement of expenses. It is because legal protection against victims of rape crime is in need of services such as psychosocial, medical, and safe house.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Syaufi, Ahmad
MUWAZAH Vol 3 No 2: Desember 2011
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.606 KB)

The protection provided by state law against women and children as victims of the crime of trafficking in persons scattered in several laws and regulations either general or specific nature, such as: Criminal Law, Criminal Procedure Code, Law No.21 of 2007 on Combating Criminal Acts trafficking in Persons, Law No.13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims. It is still not supported by the implementing regulation (Government Regulation) with regard to the mechanism of compensation or restitution which is a form of direct protection to the victim

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPA Polresta Banjarmasin Syaufi, Ahmad
MUWAZAH Vol 9 No 1: Juni 2017
Publisher : IAIN Pekalongan

Violence against girls lately increasingly widespread, whether physical, psychological, and sexual.  To provide services and protection against the girl child victims of crime, especially the crime of sexual violence, the police have established Women and Children Unit (Unit PPA).  This study aims to identify and analyze the obstacles faced  Unit PPA Polresta Banjarmasin in providing legal protection for women victims of child sexual abuse. This research uses empirical legal research with the research conducted analytical descriptive and explanatory. The types of data used in this study included primary data in the form of interviews and the question as written, and secondary data.The results showed that the obstacles faced Unit PPA Polresta Banjarmasin in providing legal protection, among others: victims hesitate to report, the family and the community who do not understand and tend to blame victims for sexual violence, the revocation of a report from the victim, the suspect fled, sexual violence is usually carried out at night in bed days, and the lack of facilities and infrastructure owned Unit  PPA Polresta Banjarmasin.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Ahmad Syaufi
Muwazah Vol 3 No 2 (2011)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v3i2.269

KINERJA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Rudy Indrawan; Ahmad Syaufi
RechtIdee Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i1.2057

Efektifitas penegakan hukum harus memperhatikan dua hal yang sangat penting yaitu pertama faktor hukumnya dan yang kedua yaitu faktor penegak hukumnya. Artinya selain faktor hukumnya harus baik, aparat penegak hukumnya juga harus mampu bertindak secara profesional dan proporsional dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Hasil Penelitian terhadap Kinerja Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa Kinerja Aparat yang dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan di Provinsi Kalimantan Selatan sudah memberikan hasil yang maksimal meskipun masih terdapat beberapa kendala. Terkait Model penegakan yang dapat diakomodasikan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi adalah model koordinatif dan model regulatif.

Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal Anggraini*, Novita; Helmi, Helmi; Syaufi, Ahmad
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25625

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk menganaliasa hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sehingga terdapat disparitas terhadap putusan tindak pidana narkotika dan Pidana Mati. Dan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif. Tipe Penelitian legal Reform Oriented dengan bahan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Putusan Pengadilan Terkait Hukum Pidana Mati. Hasil dari Penelitian ini adalah Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama, khususnya perkara narkotika merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dan diputus dengan pasal yang sama, bukan berarti pemidanaannya juga harus sama. Hal ini disebabkan karena tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik mengenai latar belakang pelaku melakukan tindak pidana, modus operandi maupun jumlah berat barang bukti yang ditemukan pada saat terjadinya penangkapan. Kedua Kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya mengenai penjatuhan putusan pidana mati masih diatur dan diperlukan dalam KUHP meskipun pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak menjadi pidana pokok dan beralih menjadi pidana alternatif

Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Phalosa, Nydia Azaria; Anwary, Ichsan; Syaufi, Ahmad
Notary Law Journal Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk larangan promosi webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial ditinjau dari Akta Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah norma yang kabur, menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, dan karakteristik penelitian adalah menganalisis perspektif. Hasil penelitian ini adalah kegiatan promosi webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai promosi diri Jabatan Notaris, apapun bentuk publikasi dan promosi diri Jabatan Notaris, seperti kewajiban dan larangan telah diatur dalam Akta Jabatan Notaris dan Tata Tertib Notaris, berlaku jika Notaris diketahui melakukan promosi diri melalui media sosial. Notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukannya, perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dimana tindakan tersebut tidak sesuai dengan Akta Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (terkait promosi dan publikasi diri melalui media sosial) . Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Tata Tertib Notaris tentang kegiatan promosi melalui webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial, kategori batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam kegiatan promosi tersebut melalui webinar (seminar online) oleh Notaris melalui sosial media, tidak secara jelas dan tegas dalam akta Jabatan Notaris dan Tata Tertib Notaris aturan mana yang dianggap sebagai pelanggaran atau tidak terhadap kenaikan pangkat yang dilakukan oleh Notaris.

Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero Sandi, Meidy Yanto; Hadin Muhjad, Muhammad; Syaufi, Ahmad
Notary Law Journal Vol. 2 No. 3 (2023): July-September
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v2i3.45

Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Hal tersebut terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Berkaitan dengan di persangkakan dan dituntutnya sejumlah mantan direksi atau direksi Persero atas perbuatan mereka yang merugikan Perserosehingga dikategorikan merugikan keuangan negara, perlu diberikan pemahaman mendalam karena keuangan Persero berdasarkan teori hukum dan teori lingkungan kuasa hukum bukan merupakan keuangan negara sehingga kerugian pada Persero bukan kerugian negara.

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTAN PUBLIK (SAK ETAP) PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MANDIRI Syaufi, Ahmad; Haryanto, Haryanto
General Ledger : Jurnal Studi Ilmu Akuntansi dan Keuangan Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana

AbstractFinancial statements are reports that show the financial condition of an entity at a certain period. With financial reports, a company can monitor the development of its business. The information in the financial statements is not only used by the owner or management, but also by several parties who are appointed to be able to use it. In the implementation of BUMDes activities, they are required to make financial reports as a means of communicating information about very important financial transactions as a form of accountability and evaluation of BUMdes activities. The preparation of BUMDes financial statements must refer to the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability SAK ETAP. BUMDes Mandiri which is located at Jalan Canal No. 33A Lalang Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency, was established in 2015 whose BUMDes activities are engaged in Savings and Loans. This study analyzes whether BUMDes Mandiri has implemented and can apply SAK ETAP in its financial statements. The research used descriptive method. It can be seen that the process of presenting the annual financial statements at BUMDes Mandiri has not fully followed the applicable accounting standards and has not met the SAK ETAP guidelines.AbstrakLaporan keuangan (financial statements) merupakan laporan yang menunjukkan kondisi finansial suatu entitas pada suatu periode tertentu. Dengan laporan keuangan, sebuah perusahaan dapat memantau perkembangan bisnisnya. Informasi dalam laporan keuangan, tidak hanya digunakan oleh pemilik atau manajemen, melainkan juga beberapa pihak yang ditunjuk untuk dapat menggunakannya. Dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes diharuskan membuat laporan keuangan sebagai alat mengkomunikasikan informasi mengenai transaksi keuangan yang sangat penting sebagai wujud dari pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap kegiatan BUMdes. Penyusunan Laporan keuangan BUMDes harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik SAK ETAP. BUMDes Mandiri yang beralamat Jalan Terusan No. 33A Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat didirikan pada tahun 2015 yang kegiatan BUMDes bergerak dibidang Simpan Pinjam. Penelitian ini menganalisis BUMDes Mandiri apakah telah menerapkan dan dapat menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Dapat diketahui bahwa proses penyajian laporan keuangan tahunan pada BUMDes Mandiri belum sepenuhnya mengikuti standar ilmu akuntansi yang berlaku dan juga belum memenuhi pedoman SAK ETAP.

PENYUSUNAN PERATURAN SEKOLAH UNTUK BIJAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL Haiti, Diana; Syaufi, Ahmad; Utami, Suci; Erbianti, Rizka Dwi
Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul) Vol 3, No 4 (2024)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/ilung.v3i4.11419

Semakin berkembangnya teknologi yang membuat mudah diaksesnya media sosial oleh berbagai kalangan dari dewasa hingga anak-anak, tetapi banyak pengguna yang menggunakan media sosial tidak secara bijak sehingga terjadi kasus-kasus yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kebebasan berpendapat tidak semata-mata membuat orang dengan mudahnya menyebarkan provokasi dan ujaran kebencian dengan dalih kebebasan berpendapat. Tentu sangat disayangkan apabila hal tersebut terjadi, terlebih ada yang dilakukan oleh anak. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk mengetahui penertiban penggunaan media sosial secara bijak di SMAN 8 Banjarmasin. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa SMAN 8 Banjarmasin belum memiliki peraturan sekolah yang resmi ditetapkan dan diterapkan, khususnya yang memuat tentang pemanfaatan gawai dan media sosial secara bijak. Sehingga dilakukan pendampingan dalam penyusunan peraturan sekolah yang memuat dasar-dasar hukum khususnya aturan pendidikan dan ITE.Kata kunci: Peraturan Sekolah, Pemanfaatan, Media Sosial, Siswa

Co-Authors Achmad Yani Amin, Muhammad Erham Anggraini*, Novita Diana, Sophia Nur Erbianti, Rizka Dwi Ericson, Juan Fellix F. Dirun, Wikarya Faishal, Achmad Fradella, Ajrina Hadin Muhjad, Muhammad Haifa Haifa Haiti, Diana Haiti, Diana Haryanto Haryanto Helmi Helmi Ichsan Anwary, Ichsan Ifrani, Ifrani Kity, Kity Tokan Mispansyah Mispansyah , Mispansyah Mispansyah Mispansyah Mispansyah, Mispansyah Muhammad Abrori Wirandy Musfa, Nurul Huda De Phalosa, Nydia Azaria Prahesti, Rika Nur Widya Putri, Sukmandari Rudy Indrawan Salin, Salin Sandi, Meidy Yanto Saprudin Saprudin, Saprudin Siti Rena Maulida Suci Utami, Suci Suprapto Suprapto Tokan, Kity Yani, Akhmad Zidan Ramadhan

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search