<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi kegiatan ekonomi melalui e-commerce, membuka peluang bisnis global sekaligus memunculkan risiko signifikan bagi konsumen. Perkembangan e-commerce bukan sekadar tren sementara, melainkan sebuah revolusi yang secara fundamental mengubah cara konsumen berinteraksi dengan pasar. Di tengah kemajuan teknologi, kesuksesan sangat bergantung pada tingkat kemampuan beradaptasi dan literasi digital yang dimiliki. Studi ini menelaah perlindungan hak konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia, khususnya terkait hambatan hukum dan sejauh mana implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berjalan efektif. Melalui pendekatan normatif dan statute approach, studi mengidentifikasi kompleksitas penegakan hukum dalam menghadapi penipuan online. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat 1.730 konten penipuan online antara 2018-2023, dengan kerugian mencapai Rp 18,7 triliun. Penelitian mengungkap tantangan utama, termasuk kesulitan pengumpulan bukti digital, rendahnya kesadaran pelaporan, dan keterbatasan kapasitas penegak hukum. Kesimpulan menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan pembaruan hukum, penguatan kelembagaan, dan edukasi konsumen untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang aman dan transparan.]]>
Copyrights © 2025
