<![CDATA[Regulasi perlindungan konsumen di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari kerugian yang diakibatkan oleh interaksi dengan produsen. Dalam konteks investasi, perlindungan ini menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya praktik penipuan investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana fokus utama penelitian ini menganalisis aturan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini mengkaji efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah penipuan investasi, serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dalam melindungi hak-hak konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, masih terdapat tantangan dalam implementasinya karena perkembangan teknologi serta system perdagangan digital menjadi wadah untuk mempromosikan berbagai jasa investasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka serta adanya inovasi baru dalam praktik penipuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi publik dan pengawasan yang lebih ketat untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan transparan.]]>
Copyrights © 2025
