<![CDATA[Latar Belakang: Pengelolaan keuangan di tingkat desa memegang peran penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya, termasuk dalam pengelolaan keuangan secara mandiri. Namun, pendekatan penganggaran yang masih bersifat tradisional dinilai belum mampu menjawab tantangan pembangunan desa yang semakin kompleks. Dengan demikian, dibutuhkan penerapan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang fokus pada pencapaian hasil akhir (outcome), serta menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pengelolaan keuangan desa, dengan fokus studi di Desa Puspan. Metode : Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, di mana data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang melibatkan kepala desa, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Hasil: Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) mampu memberikan pedoman yang lebih jelas dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran, implementasinya di tingkat desa masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip berbasis kinerja. Kesimpulan: Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan sistem penganggaran desa yang tidak hanya administratif, tetapi juga berorientasi pada manfaat dan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
