<![CDATA[Zona integritas bukan sekadar label administratif, tetapi sebuah komitmen moral yang menegaskan tekad menghadirkan birokrasi bersih, bebas dari praktik korupsi, serta tulus melayani masyarakat. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, gagasan ini menemukan relevansinya ketika etika pegawai, kualitas pelayanan, dan semangat reformasi birokrasi dipadukan menjadi fondasi utama dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan. Penelitian ini lahir dari kebutuhan mendesak akan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, di mana birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai pelayan publik, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral dalam setiap proses administrasi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berlandaskan hubungan asosiatif, penelitian ini melibatkan lima puluh pegawai sebagai responden utama. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel, kemudian diolah melalui analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa etika pegawai, kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penguatan penerapan zona integritas. Ketiga faktor tersebut, baik secara individual maupun simultan, berfungsi sebagai pilar yang menopang lahirnya budaya integritas di lingkungan kerja. Lebih dari sekadar hasil angka, penelitian ini menegaskan bahwa membangun zona integritas berarti menjaga kepercayaan publik serta memperkuat fondasi moral birokrasi. Dari sini, tersirat pesan penting bahwa pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan humanis adalah perjalanan panjang yang hanya dapat tercapai bila etika, pelayanan, dan reformasi berjalan beriringan.]]>
Copyrights © 2025
