<![CDATA[Penelitian ini menganalisis penguatan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Supreme Audit Institution melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan kajian peraturan perundang-undangan, dokumen resmi BPK, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum BPK kuat, mekanisme tindak lanjut rekomendasi masih formalistik dan administratif, sehingga efektivitas pengawasan keuangan negara terbatas. Hambatan muncul dari tumpang tindih kewenangan antar-lembaga, keterbatasan kapasitas teknis entitas auditee, lemahnya pengawasan DPR, dan budaya birokrasi yang lebih loyal pada kepentingan politik daripada norma hukum. Strategi penguatan BPK harus multidimensi, meliputi penguatan regulasi dengan sanksi tegas, koordinasi kelembagaan yang jelas, harmonisasi dengan standar internasional (ISSAI), serta pengawasan publik berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini menegaskan posisi BPK sebagai guardian of public money yang efektif dan akuntabel, mendorong tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, sesuai standar internasional, dan memperkuat prinsip checks and balances serta pemenuhan hak rakyat.]]>
Copyrights © 2025
