Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ius Poenale Jurnal Riset Ilmu Hukum SIYASI: Jurnal Trias Politica
Dewi Sulastri
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Social Engineering Melalui Hukum Pidana: Efektivitas UU ITE Dalam Mengubah Perilaku Komunikasi Digital Masyarakat Indonesia Muhamad Abdul Kholik; Dewi Sulastri
Ius Poenale Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/ip.v6i2.4741

Abstract

The rapid expansion of digital communication in Indonesia, with 220 million internet users in 2025, has been accompanied by a surge in hoaxes and hate speech, including 103,000 negative contents during the 2024 election, prompting the need for adaptive criminal law as a tool of social engineering. This study examines Law No. 1 of 2024 as an instrument of social engineering in Roscoe Pound’s sense to shape digital communication behavior, using a normative legal method that integrates statutory analysis, conceptual theory, purposive cases, and comprehensive secondary data from court decisions and state reports. The findings show that revisions to key provisions of the ITE Law reduced hoaxes by 28 percent, increased verification behavior among 68 percent of users, and enabled the removal of 15,000 harmful contents, but persistent problems remain, including ambiguous norms, low digital literacy, enforcement disparities, and self-censorship. The study concludes that while the ITE Law is strategically important, it requires further reform to shift from a punitive to a transformative approach, and it recommends clearer norms, mandatory mediation, strengthened digital literacy, specialized cyber courts, and independent oversight to support a democratic and Pancasila-based digital ecosystem.
Praktik Revenge Porn Sebagai Tindak Pidana Dan Perlindungan Korban Menurut Hukum Positif Di Indonesia Martin Rahmat Hidayat; Dewi Sulastri; Dede Kania
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 6, No 1, Juli 2026, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v6i1.10619

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memunculkan bentuk kejahatan baru berupa revenge porn, yaitu penyebaran konten intim tanpa persetujuan sebagai bentuk balas dendam yang berdampak serius terhadap martabat dan kesehatan psikologis korban. Fenomena ini menunjukkan lemahnya perlindungan privasi di ruang digital serta belum optimalnya respons hukum dalam memberikan keadilan yang berperspektif korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi revenge porn sebagai tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan hukum bagi korban menurut hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revenge porn memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun pengaturannya masih tersebar dan belum spesifik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara pertanggungjawaban pidana pelaku dan model perlindungan komprehensif bagi korban berbasis pendekatan hak asasi dan pemulihan psikososial.
Penguatan Fungsi BPK Sebagai Supreme Audit Institution: Analisis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara: Strengthening the Role of the BPK as the Supreme Audit Institution: An Analysis of the Follow-Up to State Financial Audit Findings Fachrial Ikhsan; Dewi Sulastri
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 3 No. 1 (2025): Siyasi : Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v3i1.51350

Abstract

Penelitian ini menganalisis penguatan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Supreme Audit Institution melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan kajian peraturan perundang-undangan, dokumen resmi BPK, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum BPK kuat, mekanisme tindak lanjut rekomendasi masih formalistik dan administratif, sehingga efektivitas pengawasan keuangan negara terbatas. Hambatan muncul dari tumpang tindih kewenangan antar-lembaga, keterbatasan kapasitas teknis entitas auditee, lemahnya pengawasan DPR, dan budaya birokrasi yang lebih loyal pada kepentingan politik daripada norma hukum. Strategi penguatan BPK harus multidimensi, meliputi penguatan regulasi dengan sanksi tegas, koordinasi kelembagaan yang jelas, harmonisasi dengan standar internasional (ISSAI), serta pengawasan publik berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini menegaskan posisi BPK sebagai guardian of public money yang efektif dan akuntabel, mendorong tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, sesuai standar internasional, dan memperkuat prinsip checks and balances serta pemenuhan hak rakyat.
Co-Authors Dede Kania Fachrial Ikhsan Martin Rahmat Hidayat Muhamad Abdul Kholik