<![CDATA[ABSTRAK Fenomena pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural ke luar negeri terus meningkat seiring dengan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri dan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri demi perbaikan ekonomi. Namun, keberangkatan yang tidak melalui jalur resmi ini justru menempatkan para pekerja migran dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, bahkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kondisi ini diperburuk oleh tidak adanya perlindungan hukum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap pekerja non-prosedural, sehingga sering kali mereka luput dari pengawasan dan perlindungan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat dan telah diberikan negara kepada pekerja migran non-prosedural yang menjadi korban TPPO. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji sumber hukum primer dan sekunder, serta menganalisis instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta hukum internasional seperti Konvensi ILO No. 143 dan ICMW 1990. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam UU PPMI, pekerja migran non-prosedural tetap berhak atas perlindungan hukum berdasarkan prinsip non-diskriminasi dan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak asasi seluruh warga negara. Berdasarkan analisis yang dilakukan, negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban TPPO, baik yang berangkat secara prosedural maupun non-prosedural. Perlindungan yang dimaksud mencakup pencegahan, penindakan terhadap pelaku, dan pemulihan korban melalui bantuan hukum, medis, psikologis, dan reintegrasi sosial. Peran institusi seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta aparat penegak hukum sangat penting dalam memastikan pelindungan berjalan optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan hukum yang progresif dan kolaboratif antara instrumen nasional dan internasional sangat diperlukan untuk menjawab kompleksitas perlindungan hukum bagi pekerja migran non-prosedural yang menjadi korban perdagangan orang. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan, pemberdayaan hukum, dan pendidikan bagi calon pekerja migran agar tidak terjerumus ke dalam jalur keberangkatan ilegal yang membahayakan hak dan keselamatan mereka. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Non-Prosedural, Perdagangan Orang, Hak Asasi Manusia "ƒ ABSTRACT The phenomenon of Indonesian migrant workers departing abroad through non-procedural channels continues to increase in line with limited domestic employment opportunities and strong public interest in working overseas for economic improvement. However, this unofficial migration path places workers in highly vulnerable positions, exposing them to exploitation, abuse, and even human trafficking. The situation is exacerbated by the absence of explicit legal protection in Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers for non-procedural workers, resulting in their frequent exclusion from state monitoring and protection mechanisms. This study aims to analyze the forms of legal protection that can and have been provided by the state to non-procedural Indonesian migrant workers who fall victim to human trafficking. The research uses a normative juridical method with a qualitative approach, examining primary and secondary legal sources, and analyzing both national legal instruments such as Law No. 18 of 2017 and Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, as well as international instruments such as ILO Convention No. 143 and the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW). The findings reveal that although non-procedural migrant workers are not explicitly regulated under the Indonesian Migrant Worker Protection Law, they are still entitled to legal protection under the principles of non-discrimination and the constitutional obligation of the state to uphold the human rights of all citizens. Based on the analysis, the state remains obliged to provide protection to victims of human trafficking, regardless of whether their migration was procedural or non-procedural. This protection includes prevention, prosecution of perpetrators, and victim recovery through legal, medical, psychological, and social reintegration assistance. Institutions such as BP2MI, the Ministry of Foreign Affairs, and law enforcement agencies play crucial roles in ensuring the effective implementation of protection measures. The study concludes that a progressive and collaborative legal approach integrating national and international instruments is essential to address the complex legal protection needs of non-procedural migrant workers who become victims of trafficking. Furthermore, the research emphasizes the importance of enhanced supervision, legal empowerment, and education for prospective migrant workers to prevent illegal migration routes that endanger their rights and safety. Keywords: Legal Protection, Non-Procedural Migrant Workers, Human Trafficking, Human Rights]]>
Copyrights © 2025
