<![CDATA[ABSTRAK Pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Namun dalam praktiknya, masih terdapat peristiwa kematian yang tidak tercatat secara resmi akibat keterlambatan pelaporan, seperti dalam kasus kematian Antje Sinubu yang terjadi tahun 1944 namun baru diajukan pencatatannya ke pengadilan tahun 2023. Permasalahan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait pencatatan kematian yang sudah lampau melebihi tenggat waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis penetapan hakim dalam perkara tersebut dan akibat hukumnya terhadap administrasi kependudukan serta kepastian hukum bagi ahli waris. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus putusan hakim Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgg. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan metode analisis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pencatatan kematian lampau, hakim melalui Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgg menegaskan empat amar pokok: pengabulan permohonan, perintah pelaporan ke Disdukcapil, penerbitan akta kematian, dan pembebanan biaya perkara. Amar-amar tersebut bersifat konstitutif, memberikan dasar yuridis bagi pejabat pencatatan sipil dan kepastian hukum bagi ahli waris. Penetapan ini mengisi kekosongan hukum, menjamin koordinasi antara peradilan dan administrasi kependudukan, serta menjadi solusi praktis bagi pengurusan kepentingan hukum dan administratif warga negara. Kata Kunci: Pencatatan kematian, penetapan hakim, akta kematian."ƒ ABSTRACT Death registration is one of the important events in the population administration system regulated by Law No. 24 of 2013 as an amendment to Law No. 23 of 2006. However, in practice, there are still cases of deaths that are not officially recorded due to delays in reporting, such as the case of Antje Sinubu's death, which occurred in 1944 but was only submitted for registration to the court in 2023. This issue highlights a legal vacuum regarding the registration of deaths that occurred beyond the 30-day deadline as stipulated in the regulations. This research aims to analyze the legal basis for the judge's decision in the case and its legal implications for population administration and legal certainty for the heirs. The research uses a normative legal method with a statutory approach and a case study of the judge's decision No. 6/Pdt.P/2023/PN Mgg. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review. The data were analyzed using a normative analysis method with a qualitative approach. The research indicates that in cases of retroactive death registration, the judge, through Court Decree Number 6/Pdt.P/2023/PN Mgg, issued four principal rulings: the full granting of the petition, the order to report to the Civil Registry Office, the issuance of a death certificate, and the imposition of case costs. These rulings are constitutive, providing a juridical basis for civil registration officials and ensuring legal certainty for heirs. The decree addresses gaps in the law, facilitates coordination between the judiciary and administrative authorities, and constitutes a practical mechanism for safeguarding both legal and administrative interests of citizens. Keywords : Death registration, judge's decision, death certificate.]]>
Copyrights © 2025
