<![CDATA[e-government merupakan sebuah metode untuk menerapkan pengaturan dan pelaksanaan tugas pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunkasi, atau telematika yang membuka peluang untuk meningkatkan serta mengoptimalkan interaksi antar departemen pemerintah dan hubungan antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat umum. Tuntutan terhadap transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mendorong penerapan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai bagian dari e-government. Di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur, aplikasi SIRUP diimplementasikan untuk mendukung proses pengadaan yang lebih terbuka dan efektif. Namun, penerapan aplikasi ini menghadapi berbagai kendala, seperti gangguan teknis berupa server error, kurangnya sosialisasi yang memadai, dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas mengelola aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami dan menjelaskan fenomena tersebut. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola pengadaan barang dan jasa di BAWASLU Provinsi Jawa Timur. Fokus penelitian menggunakan Elemen penerapan Electronic Government menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK Shool of Government dalam (Indrajit, 2016) yang meliputi support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIRUP memiliki manfaat signifikan dalam meningkatkan proses pengadaan serta mentransparasikan proses pengadaan yang sedang dilaksanakan, dan juga penerapan aplikasi SIRUP di BAWASLU Provinsi Jawa Timur telah memiliki payung hukum yang jelas namun penerapan aplikasi SIRUP harus meningkatkan sosialisasi kepada pengguna aplikasi, meningkatkan sistem dari aplikasi SIRUP serta penambahan alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola aplikasi SIRUP. Kata Kunci: Aplikasi Sirup, E-government, Bawaslu]]>
Copyrights © 2025
