<![CDATA[Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini permasalahan tersebut semakin marak dan kompleks terbukti dengan meningkatnya jumlah pengedar yang tertangkap dan pabrik narkotika yang di bangun di Indonesia. Peredaran Narkotika di kalangan masyarakat luas ini dapat mengancam masyarakat khususnya generasi muda yang diharapkan sebagai para penerus bangsa di masa yang akan datang, maka di aturlah sanksi-sanksi yang tercantum di Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini penulis akan membahas pengaturan Tindak Pidana Tindak Pidana Menguasai, Menjual Dan Membeli Narkotika dalam hukum pidana Indonesia? dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst). Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Tindak pidana narkotika dan jenisnya diatur dalam Bab XV dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor616/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst). yang diputus majelis hakim telah tepat dan adil dengan tujuan pemidanaan itu sendiri dengan terdakwa mendapat hukuman Penjara 6 (enam) tahun. Disarankan untuk Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah lebih mempertimbangkan terhadap dampak yang akan terjadi akibat dari perbuatan terdakwa]]>
Copyrights © 2025
