Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Mandalika Literature LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal Bakti Dirgantara IPSSJ Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Lindri Purbowati
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisis Perjanjian dalam Mencapai Kepastian Hukum Berbasis Nilai Keadilan Dwi Atmoko; Lindri Purbowati
Journal of Mandalika Literature Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jml.v5i4.3623

Abstract

With the contract agreement, it is expected that each individual will keep their promises and carry them out. The concept and meaning of justice as the purpose of making an agreement used in this paper is to emphasize the role of aspects of contract justice values ​​and the elements contained in the law of agreements. This provision gives the parties the freedom to make agreements as long as they do not conflict with the law, public order and morality. Thus, the parties are given the opportunity to make clauses that vary from the provisions of Book III of the Civil Code. Provisions that can be set aside are optional or optional, while provisions that are mandatory such as the requirements for the validity of the agreement are provisions that cannot be set aside by the parties. Thus, from the review, the parties who wish to bind themselves into a legal relationship in a contract certainly need to have a good understanding of all aspects of the implementation of contracts in business activities so that in the future it does not cause undesirable consequences. An agreement is a legal document that regulates the rights and obligations of the parties who make it. If there is a dispute regarding the implementation of the agreement between the parties, the document will be referred to for resolution of the dispute. If a dispute cannot be resolved easily through negotiations between the parties themselves because it takes a lot of time and energy, they will resolve it through a litigation process in court, where the contents of the agreement will be used as the basis for the judge to resolve the dispute.
Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Indonesia Rara Amalia Cendhayanie; Lindri Purbowati; Marissa Kemala Dirgantini
Jurnal Bakti Dirgantara Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Bakti Dirgantara
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/myvcee37

Abstract

Perkawinan dini menjadi salah satu penyebab perceraian yang paling dominan di Indonesia. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian yang serius karena dapat berdampak pada kualitas generasi penerus di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, maka kami tertarik untuk melakukan pencegahan terjadinya perkawinan dini dengan edukasi kepada masyarakat, yaitu melalui penyuluhan hukum yang kami laksanakan di SMAN 42 Jakarta. Menurut Kepala Sekolah SMAN 42 Jakarta yaitu bapak Deden Suhendi, belum pernah ada yang melakukan sosialiasi terkait upaya pencegahan perkawinan dini. Sehingga ini menjadi suatu kesempatan yang baik bagi kami untuk melaksanakan sosialisasi di SMAN 42 Jakarta. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, yaitu melalui pemberian materi terkait UU Perkawinan, selain itu juga diberikan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi yang diberikan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa berdasarkan perbandingan antara pre-test dan post-test, terdapat kenaikan signifikan terhadap jawaban siswa yang benar terkait materi perkawinan dini. Para  peserta  memahami  materi  yang  disampaikan,  narasumber menguasai materi. Secara  keseluruhan, kegiatan ini sukses dalam  mencapai  tujuan  edukasi  dan  dapat  dijadikan  sebagai  model  untuk  program  pengabdian masyarakat lainnya.   Early marriage is one of the most dominant causes of divorce in Indonesia. This certainly needs serious attention because it can affect the quality of the next generation in the future. Based on this, we are interested in preventing early marriage by educating the community, namely through legal counseling that we carry out at SMAN 42 Jakarta. According to the Principal of SMAN 42 Jakarta, Mr. Deden Suhendi, no one has ever conducted socialization related to efforts to prevent early marriage. So this is a good opportunity for us to carry out socialization at SMAN 42 Jakarta. The method used in this activity is to use the lecture method, namely by providing material related to the Marriage Law, in addition to a pre-test and post-test to measure students' understanding of the material given. The results of this activity show that based on the comparison between the pre-test and post-test, there is a significant increase in students' correct answers related to the material on early marriage. The participants understand the material presented, the resource person masters the material. Overall, this activity was successful in achieving educational goals and can be used as a model for other community service programs.
Analisa Perlindungan Hukum Tenaga Pada Sektor Pariwisata Terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Dampak Krisis Ekonomi Dan Wabah Pandemi Dwi Atmoko; Lindri Purbowati
Journal of Mandalika Literature Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jml.v6i2.4696

Abstract

Suatu kompleksitas masalah hukum ketenagakerjaan di Indonesia masih sangat sering terjadi. Salah satu permasalahan hukum di bidang ketenagakerjaan tersebut adalah PHK. Adanya hak-hak yang seharusnya diperoleh para buruh/pekerja dalam praktiknya tidak diberikan oleh perusahaan tempat bekerja. Sehingga dibutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja. Meskipun telah banyak regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja, dalam praktiknya pengusaha tidak menerapkan regulasi tersebut dengan baik. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh yang terkena PHK dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sudah sangat jelas keberadaannya yaitu diatur dalam BAB IV Pasal 150 sampai dengan Pasal 160. Dalam hal ini, berpatokan kepada bunyi pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa pengusaha diwajibkan untuk memberikan uang pesangon dan atau sejumlah uang penghargaan (uang jasa) dan juga wajib memberikan uang penggantian hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh apabila terjadi pemutusan hubungan kerja tersebut. Krisis ekonomi dan wabah pandemi menghantam dunia ketenagakerjaan tak terkecuali sektor pariwisata. Pemutusan Hubungan Kerja terjadi dimana saja tak mengenal status dan usia dan tentunya perlunya uluran pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Peran pemerintah pun tidak hanya berhenti disitu karena perkembangan ketenagakerjaan yang selalu dinamis dan kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan harus tetap menjadi fokus pemerintah sehingga peraturan-peraturan yang sudah ada harus terus diawasi pelaksanaannya. Dalam pengawasan tersebut maka pemerintah pusat harus terus bersinergi dan membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah sehingga tugas pengawasan tersebut dapat berjalan secara maksimal. Di Indonesia sendiri masalah hukum mengenai ketenagakerjaan masih sangat sering terjadi. Adanya hak-hak yang seharusnya diperoleh para pekerja, namun tidak diberikan oleh perusahaan tempat bekerjanya menjadi masalah yang terus terjadi hingga saat ini. Salah satu permasalahan hukum di bidang ketenagakerjaan tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sosialisasi Pencegahan Bullying Bagi Siswa Sekolah di SMP Negeri 80 Jakarta Dirgantini, Marissa Kemala; Purbowati, Lindri; Cendhayanie, Rara Amalia; Pramudita, Tito; Dzulkarnain, Ariefin; Khaerani, Fatih; Silalahi, Ronaldo Saputra; Atmoko, Dwi; Hunny, Aura Tria; Juniati, Puput Aulia; Nuriyah, Sitta; Sugeng
Abdi Bhara Vol. 4 No. 1 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/tef7c272

Abstract

Bullying behavior is a behavior that harms people or other parties. Bullying usually        occurs in schools. Victims of bullying usually experience academic decline and mental damage and hopes for the future. In the socialization activity of bullying prevention for school students carried out at SMP Negeri 80 Jakarta. The purpose of     this activity is so that students at the school are able to prevent and overcome the dangers of bullying in schools through the understanding provided by the speakers. As is known, along with the development of the era and different economic levels, it creates a gap for each person's status as a basis for carrying out bullying. Then there is the process of delivering material in this activity through lectures, discussions and questions and answers and conducting evaluations through Pre-Tests and Post-Tests.      With this activity, it is hoped that students will have sufficient knowledge about bullying and the legal regulations that govern it so that they are careful in their attitudes and are able to work together with their classmates. The continuity and peace of a school in principle requires cooperation between the school community and parents in providing understanding and coordinating each other to create intelligent and high-achieving students in the future.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DOXING DI MEDIA SOSIAL DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI Miracle Graciel Kezia Wulan, Lindri Purbowati
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 03 Agustus (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One aspect of cybercrime that is becoming more prevalent in the expanding digital age is the dissemination of personal information, or doxing.  Doxing is the dissemination of an individual's personal information without the data owner's consent. The purpose of this study is to examine how Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection regulates doxing on social media in order to guard privacy rights. Additionally, it seeks to learn about the measures taken by Indonesian law enforcement against those who disseminate personal information on social media. The research method used in writing this scientific journal is a normative juridical method, which involves examining library materials such as theories, legal principles, books, or existing previous research journals, as well as laws, regulations, and legal doctrines pertaining to research writing. In Indonesia, the practice of doxing is regulated by several laws relating to privacy, personal data theft and computer crime, including Law No. 19 of 2016 on the Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, Law of the Republic of Indonesia No. 27 of 2022 on Personal Data Protection as well as the new Criminal Code. The findings reveal that, while the PDP Law has established a solid legal foundation for personal data protection, there are still issues in terms of law enforcement and public awareness.
Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku TIndak Pidana Mengusai, Menjual dan Membeli Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Maulana, Muhammad Iqbal; Purbowati, Lindri
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 1 No. 2 (2025): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v1i2.1041

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini permasalahan tersebut semakin marak dan kompleks terbukti dengan meningkatnya jumlah pengedar yang tertangkap dan pabrik narkotika yang di bangun di Indonesia. Peredaran Narkotika di kalangan masyarakat luas ini dapat mengancam masyarakat khususnya generasi muda yang diharapkan sebagai para penerus bangsa di masa yang akan datang, maka di aturlah sanksi-sanksi yang tercantum di Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini penulis akan membahas pengaturan Tindak Pidana Tindak Pidana Menguasai, Menjual Dan Membeli Narkotika dalam hukum pidana Indonesia? dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst). Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Tindak pidana narkotika dan jenisnya diatur dalam Bab XV dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor616/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst). yang diputus majelis hakim telah tepat dan adil dengan tujuan pemidanaan itu sendiri dengan terdakwa mendapat hukuman Penjara 6 (enam) tahun. Disarankan untuk Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah lebih mempertimbangkan terhadap dampak yang akan terjadi akibat dari perbuatan terdakwa
PERAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI KEHIDUPAN KELUARGA KORBAN JUDI ONLINE DI INDONESIA Shilvyana Aprilliani; Diding Rahmat; Lindri Purbowati
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 01 Januari (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong maraknya praktik judi online yang menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun psikologis yang signifikan, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga terhadap kehidupan keluarga sebagai korban tidak langsung. Judi online telah menggerogoti fondasi keluarga melalui kerugian finansial, pengabaian tanggung jawab rumah tangga, meningkatnya konflik keluarga, hingga perceraian. Adapun tujuannya dari penelitian ini guna menganalisa pengaturan regulasi hukum pidana serta peran hukum pidana dalam melindungi kehidupan keluarga korban judi online di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi metode model hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundangan maupun konseptual, dengan memergunakan studi kepustakaan kepada bahan hukum sekunder dan primer. Temuan ini mengungkapkan bahwasanya meskipun pengaturan mengenai judi dan judi online diatur pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), pengaturan tersebut masih berfokus pada penindakan terhadap pelaku dan penyelenggara judi online, serta belum memberi perlindungan hukum yang komprehensif untuk keluarga korban. Oleh karena itu, peran hukum pidana perlu diperkuat dan diarahkan secara holistik melalui fungsi represif, preventif, dan rehabilitatif, dengan mengintegrasikan perlindungan ekonomi, psikologis, dan sosial bagi keluarga korban, serta didukung oleh kerja sama lintas sektor dan literasi digital. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan bagi keluarga korban judi online di Indonesia.
REGULATION AND VALIDITY OF UNDERAGE MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN CIVIL LAW Lindri Purbowati; Zainal Arifin Hoesein
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 (2026): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v4i1.231

Abstract

Underage marriage is a legal issue that still frequently occurs in Indonesia despite the existence of regulations on the minimum age for marriage. This study aims to analyze the regulation and validity of underage marriage in the perspective of Indonesian civil law and its legal implications for child protection. The research method used is normative empirical legal research with a regulatory and conceptual approach. The results of the study show that Law Number 16 of 2019 has set a minimum age for marriage for men and women, but the existence of a marriage dispensation mechanism provides legal space for underage marriage to occur. From a civil law perspective, such marriages are still considered valid if they obtain court permission and have the same civil law consequences as marriages in general. However, the practice of marriage dispensation still shows the weak application of the principles of child protection and substantive justice. Therefore, it is necessary to strengthen legal regulations and consider the best interests of the child in every marriage dispensation decision. Keywords: underage marriage; civil law; marriage dispensation.
Co-Authors Atmoko, Dwi Diding Rahmat Dwi Atmoko Dzulkarnain, Ariefin Hunny, Aura Tria Juniati, Puput Aulia Khaerani, Fatih Marissa Kemala Dirgantini Maulana, Muhammad Iqbal Nuriyah, Sitta Pramudita, Tito Rara Amalia Cendhayanie Shilvyana Aprilliani Silalahi, Ronaldo Saputra Sugeng Zainal Arifin Hoesein