Keterlibatan Siswa dalam Pengambilan Kebijakan di Sekolah: Studi Kasus Sekolah Lukman Al-Hakim, Mataram

Hermansyah, Eka

Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan
Vol 17 No 1 (2024)

Siswa terdampak secara langsung oleh kebijakan yang di buat dari pihak sekolah yang adalah orang dewasa. Pelibatan siswa dalam pembuatan kebijakan di perlukan sebagai upaya untuk menjamin kebijakan tersebut tepat sasaran dan tidak memberatkan siswa. Partisipasi siswa telah dijamin dan berakar pada undang undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 yang mencakup hak mereka untuk didengar dan aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap hal yang memengaruhi mereka, karena anak-anak adalah bagian penting dari masyarakat. Namun, anak-anak sering menjadi pengecualian dan tidak di anggap bagian penting dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan penting, meskipun memiliki hak untuk terlibat. Proses partisipasi adalah elemen penting dalam meningkatkan akurasi dalam proses pembuatan kebijakan yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan. Penelitian ini menguji partisipasi anak-anak yang merupakan siswa dengan kerangka kerja penilaian partisipasi didasarkan pada model Lundy, yang terdiri dari empat elemen kunci: ruang, suara, audien, dan pengaruh. Literatur terdahulu berfokus pada penyediaan dan pembentukan ruang bagi anak-anak untuk mengungkapkan pendapat mereka. Studi ini tidak hanya melihat ketersediaan ruang, namun juga melihat keterlibatan siswa secara lebih holistik berdasarkan model Lundy. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan studi kasus Sekolah Dasar Lukman Al-Hakim di Mataram untuk menggali. Pengumpulan data untuk penyelidikan ini dilakukan melalui wawancara, dengan partisipan utama adalah kepala sekolah, guru, dan orangtua. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan ketidaksesuaian dalam interpretasi hak-hak anak dalam konteks pendidikan. Meskipun siswa diberi kesempatan, seperti forum kelas, untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah pendidikan, keterlibatan mereka terkadang disaring melalui perantara dewasa. Akibatnya, siswa tidak selalu menerima respons yang optimal dari proses advokasi yang mereka ikuti karena hambatan birokratis dalam sistem sekolah. Studi ini menekankan persepsi umum bahwa anak-anak kurang memiliki kapasitas pengambilan keputusan dalam ranah publik.