Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Keterlibatan Siswa dalam Pengambilan Kebijakan di Sekolah: Studi Kasus Sekolah Lukman Al-Hakim, Mataram Hermansyah, Eka
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 17 No 1 (2024)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpkp.v17i1.886

Abstract

Siswa terdampak secara langsung oleh kebijakan yang di buat dari pihak sekolah yang adalah orang dewasa. Pelibatan siswa dalam pembuatan kebijakan di perlukan sebagai upaya untuk menjamin kebijakan tersebut tepat sasaran dan tidak memberatkan siswa. Partisipasi siswa telah dijamin dan berakar pada undang undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 yang mencakup hak mereka untuk didengar dan aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap hal yang memengaruhi mereka, karena anak-anak adalah bagian penting dari masyarakat. Namun, anak-anak sering menjadi pengecualian dan tidak di anggap bagian penting dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan penting, meskipun memiliki hak untuk terlibat. Proses partisipasi adalah elemen penting dalam meningkatkan akurasi dalam proses pembuatan kebijakan yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan. Penelitian ini menguji partisipasi anak-anak yang merupakan siswa dengan kerangka kerja penilaian partisipasi didasarkan pada model Lundy, yang terdiri dari empat elemen kunci: ruang, suara, audien, dan pengaruh. Literatur terdahulu berfokus pada penyediaan dan pembentukan ruang bagi anak-anak untuk mengungkapkan pendapat mereka. Studi ini tidak hanya melihat ketersediaan ruang, namun juga melihat keterlibatan siswa secara lebih holistik berdasarkan model Lundy. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan studi kasus Sekolah Dasar Lukman Al-Hakim di Mataram untuk menggali. Pengumpulan data untuk penyelidikan ini dilakukan melalui wawancara, dengan partisipan utama adalah kepala sekolah, guru, dan orangtua. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan ketidaksesuaian dalam interpretasi hak-hak anak dalam konteks pendidikan. Meskipun siswa diberi kesempatan, seperti forum kelas, untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah pendidikan, keterlibatan mereka terkadang disaring melalui perantara dewasa. Akibatnya, siswa tidak selalu menerima respons yang optimal dari proses advokasi yang mereka ikuti karena hambatan birokratis dalam sistem sekolah. Studi ini menekankan persepsi umum bahwa anak-anak kurang memiliki kapasitas pengambilan keputusan dalam ranah publik.
QUALITY ASSURANCE SYSTEM POLICY IN EDUCATION: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND FINLAND Ali, Andi Ibrahim; Hermansyah, Eka
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 17 No 1 (2024)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpkp.v17i1.887

Abstract

This study aims to compare quality assurance policies in education between Indonesia and Finland, offering valuable insights for future policy development as the Indonesian education system undergoes transformation. The methodology used involved qualitative case studies that examined government documents, journals, reports, and online news to compare the quality assurance policies in a tabular format. This research focused solely on comparing the scope of quality assurance policies, without examining their implementation. The results revealed some similarities between Indonesia and Finland, particularly regarding teacher qualifications and the curriculum. However, there were significant differences between the two countries. For instance, Finland strongly emphasizes early childhood education to prepare students as lifelong learners. In contrast, Indonesia has traditionally focused more on basic and secondary education, though it is beginning to recognize the importance of early childhood education. Hence, Indonesia could learn from Finland by strengthening its early childhood education, making teachers’ appointments more competitive, and decentralizing the supervision of education quality from the central government to local authorities.
Keterlibatan Siswa dalam Pengambilan Kebijakan di Sekolah: Studi Kasus Sekolah Lukman Al-Hakim, Mataram Hermansyah, Eka
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 17 No 1 (2024)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpkp.v17i1.886

Abstract

Siswa terdampak secara langsung oleh kebijakan yang di buat dari pihak sekolah yang adalah orang dewasa. Pelibatan siswa dalam pembuatan kebijakan di perlukan sebagai upaya untuk menjamin kebijakan tersebut tepat sasaran dan tidak memberatkan siswa. Partisipasi siswa telah dijamin dan berakar pada undang undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 yang mencakup hak mereka untuk didengar dan aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap hal yang memengaruhi mereka, karena anak-anak adalah bagian penting dari masyarakat. Namun, anak-anak sering menjadi pengecualian dan tidak di anggap bagian penting dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan penting, meskipun memiliki hak untuk terlibat. Proses partisipasi adalah elemen penting dalam meningkatkan akurasi dalam proses pembuatan kebijakan yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan. Penelitian ini menguji partisipasi anak-anak yang merupakan siswa dengan kerangka kerja penilaian partisipasi didasarkan pada model Lundy, yang terdiri dari empat elemen kunci: ruang, suara, audien, dan pengaruh. Literatur terdahulu berfokus pada penyediaan dan pembentukan ruang bagi anak-anak untuk mengungkapkan pendapat mereka. Studi ini tidak hanya melihat ketersediaan ruang, namun juga melihat keterlibatan siswa secara lebih holistik berdasarkan model Lundy. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan studi kasus Sekolah Dasar Lukman Al-Hakim di Mataram untuk menggali. Pengumpulan data untuk penyelidikan ini dilakukan melalui wawancara, dengan partisipan utama adalah kepala sekolah, guru, dan orangtua. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan ketidaksesuaian dalam interpretasi hak-hak anak dalam konteks pendidikan. Meskipun siswa diberi kesempatan, seperti forum kelas, untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah pendidikan, keterlibatan mereka terkadang disaring melalui perantara dewasa. Akibatnya, siswa tidak selalu menerima respons yang optimal dari proses advokasi yang mereka ikuti karena hambatan birokratis dalam sistem sekolah. Studi ini menekankan persepsi umum bahwa anak-anak kurang memiliki kapasitas pengambilan keputusan dalam ranah publik.
QUALITY ASSURANCE SYSTEM POLICY IN EDUCATION: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND FINLAND Ali, Andi Ibrahim; Hermansyah, Eka
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 17 No 1 (2024)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpkp.v17i1.887

Abstract

This study aims to compare quality assurance policies in education between Indonesia and Finland, offering valuable insights for future policy development as the Indonesian education system undergoes transformation. The methodology used involved qualitative case studies that examined government documents, journals, reports, and online news to compare the quality assurance policies in a tabular format. This research focused solely on comparing the scope of quality assurance policies, without examining their implementation. The results revealed some similarities between Indonesia and Finland, particularly regarding teacher qualifications and the curriculum. However, there were significant differences between the two countries. For instance, Finland strongly emphasizes early childhood education to prepare students as lifelong learners. In contrast, Indonesia has traditionally focused more on basic and secondary education, though it is beginning to recognize the importance of early childhood education. Hence, Indonesia could learn from Finland by strengthening its early childhood education, making teachers’ appointments more competitive, and decentralizing the supervision of education quality from the central government to local authorities.
Born or Made: Weighing Up Nature vs Nurture Complexities in Choosing Islamic Boarding School Leaders Supriyono, Supriyono; Rahmah, Tazkia Aulia; Hermansyah, Eka
Muslim Education Review Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : UIII Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56529/mer.v2i2.195

Abstract

One fundamentally plagued debate on leadership is whether leaders are born or made: nature vs nurture. Existing studies have either supported or opposed each of the arguments. Yet the literature that discusses this topic in the educational context is still limited. Despite the condition, an interesting tradition has been practiced within Indonesia’s Islamic boarding schools—colloquially known as pesantren—where in appointing its leaders, most of them depend on heredity. This study aims to garner the responses of pesantren future leaders about the hereditary leadership system in pesantren, focusing on perception, reflection and projection inquiries. This phenomenological study relies on in-depth interviews to collect the data, whilst employing triangulation of the data sources with three pesantren future leaders in East and Central Java. The findings show that by weighing up the positive and negative implications of the pesantren’s hereditary leadership, converging it with the meritocratic system appears to be salutary, given it ticks all the boxes of three human developmental facets: physical (leadership gen), cognitive (intellectual ability) and socio-emotional (moral integrity). In this regard, the hereditary-meritocratic convergence system could help pesantren run its leadership selection with both nature (intrinsic) and nurture (extrinsic) deliberations, as supported by the Western-secular and Islamic scientific discourses. Yet, despite the positive outcome, it also leaves a critical question on the side of the meritocratic system on why meritocracy dismisses genetic considerations given studies have proved that leadership is indeed influenced by both genetics and environment. The findings call for further investigation on the hereditary-meritocratic convergence system in choosing school leaders—especially in the pesantren context—that despite the meritocracy, heredity, too, could be a pivotal cogitation.
The Basic Empathy Scale: Validation of Empathy Measurement of Pesantren Students in Indonesia Rizkiyanti, Charyna Ayu; Hermansyah, Eka; Wijayanti, Zaima Bunga
Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi Vol. 30 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/psikologika.vol30.iss1.art1

Abstract

Over the past decade, the Basic Empathy Scale (BES) has become a standard tool for measuring empathy. Despite the reliability and cross-cultural applicability, challenges remain regarding the validity and generalizability. This study aimed to validate the BES using Rasch model to establish the reliability and validity of the instrument in measuring empathy. Participants in validation consisted of 200 students from Islamic Boarding Schools (Pesantren) in Java, Indonesia. This analysis was conducted using a quantitative method with Rasch model analysis by incorporating a Wright map, item fit analysis, a unidimensionality test, and Different Item Functioning (DIF). The results showed that the BES was reliable for measuring cognitive and affective empathy, confirming unidimensionality and item fit among participants. These findings implied that the BES was suitable for application among Islamic Boarding School students. DIF analysis further showed that some items might require revision to elicit more accurate results even though the instrument was considered valid and reliable.
Keterlibatan Siswa dalam Pengambilan Kebijakan di Sekolah: Studi Kasus Sekolah Lukman Al-Hakim, Mataram Hermansyah, Eka
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 17 No 1 (2024)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpkp.v17i1.886

Abstract

Siswa terdampak secara langsung oleh kebijakan yang di buat dari pihak sekolah yang adalah orang dewasa. Pelibatan siswa dalam pembuatan kebijakan di perlukan sebagai upaya untuk menjamin kebijakan tersebut tepat sasaran dan tidak memberatkan siswa. Partisipasi siswa telah dijamin dan berakar pada undang undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 yang mencakup hak mereka untuk didengar dan aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap hal yang memengaruhi mereka, karena anak-anak adalah bagian penting dari masyarakat. Namun, anak-anak sering menjadi pengecualian dan tidak di anggap bagian penting dalam proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan penting, meskipun memiliki hak untuk terlibat. Proses partisipasi adalah elemen penting dalam meningkatkan akurasi dalam proses pembuatan kebijakan yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan. Penelitian ini menguji partisipasi anak-anak yang merupakan siswa dengan kerangka kerja penilaian partisipasi didasarkan pada model Lundy, yang terdiri dari empat elemen kunci: ruang, suara, audien, dan pengaruh. Literatur terdahulu berfokus pada penyediaan dan pembentukan ruang bagi anak-anak untuk mengungkapkan pendapat mereka. Studi ini tidak hanya melihat ketersediaan ruang, namun juga melihat keterlibatan siswa secara lebih holistik berdasarkan model Lundy. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan studi kasus Sekolah Dasar Lukman Al-Hakim di Mataram untuk menggali. Pengumpulan data untuk penyelidikan ini dilakukan melalui wawancara, dengan partisipan utama adalah kepala sekolah, guru, dan orangtua. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan ketidaksesuaian dalam interpretasi hak-hak anak dalam konteks pendidikan. Meskipun siswa diberi kesempatan, seperti forum kelas, untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah pendidikan, keterlibatan mereka terkadang disaring melalui perantara dewasa. Akibatnya, siswa tidak selalu menerima respons yang optimal dari proses advokasi yang mereka ikuti karena hambatan birokratis dalam sistem sekolah. Studi ini menekankan persepsi umum bahwa anak-anak kurang memiliki kapasitas pengambilan keputusan dalam ranah publik.
QUALITY ASSURANCE SYSTEM POLICY IN EDUCATION: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND FINLAND Ali, Andi Ibrahim; Hermansyah, Eka
Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Vol 17 No 1 (2024)
Publisher : Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikbudristek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24832/jpkp.v17i1.887

Abstract

This study aims to compare quality assurance policies in education between Indonesia and Finland, offering valuable insights for future policy development as the Indonesian education system undergoes transformation. The methodology used involved qualitative case studies that examined government documents, journals, reports, and online news to compare the quality assurance policies in a tabular format. This research focused solely on comparing the scope of quality assurance policies, without examining their implementation. The results revealed some similarities between Indonesia and Finland, particularly regarding teacher qualifications and the curriculum. However, there were significant differences between the two countries. For instance, Finland strongly emphasizes early childhood education to prepare students as lifelong learners. In contrast, Indonesia has traditionally focused more on basic and secondary education, though it is beginning to recognize the importance of early childhood education. Hence, Indonesia could learn from Finland by strengthening its early childhood education, making teachers’ appointments more competitive, and decentralizing the supervision of education quality from the central government to local authorities.
Rasch Calibration and Differential Item Functioning (DIF) Analysis of the School Well-Being Scale for Students Hermansyah, Eka; Rizkyanti, Charyna Ayu; Hakim, Lukman Nul
Jurnal Kependidikan : Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran Vol. 10 No. 1 (2024): March
Publisher : LPPM Universitas Pendidikan Mandalika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jk.v10i1.10759

Abstract

This study aims to examine the quality of the school well-being scale for high school students..This study used a quantitative approach with Rasch model analysis. The validity, reliability, and differential item functioning (DIF) assessment are all part of the psychometric examination. The 165 high school students in Mataram, West Nusa Tenggara province who took part in this research were 40 males and 125 girls, ages 11 to 18 (mean age = 15.87, SD = 1.39). The findings of the Rasch analysis show the instrument passes the validity test but has weak reliability. The statistical analysis of the Cronbach alpha reliability coefficient of the instrument is 0.43. More detailed results are shown by the Rasch model analysis reliability of person on 0.47 and item reliability of 0.98. This result explains the good quality of the instrument, while the reliability of the instrument needs to be strengthened by controlling the demographic factors. The scale can be used by school management to understand well-being of the students, and further for the improvement of school quality.