Pembuatan Akta Pernyataan Terkait Akta Jual Beli yang Mengandung Unsur Nominee: Perspektif Tanggung Jawab Notaris

Putri, Sekar Rizqi Triroosa
Kusumadara, Afifah
Rahmat Sjafi’i, R. Imam

JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Vol 14 No 2 (2025)

This study aims to determine and analyze the Notary's responsibility regarding the making of Notarial Power of Attorney to Sell and Deed of Statement indicated as a nominee Deed and legal protection for the parties related to the making of Notarial Power of Attorney to Sell and Deed of Statement containing nominee elements. Using a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach, this study obtained the result that the Notary's responsibility regarding the making of notarial power of attorney to sell and deed of statement indicated as a nominee deed, namely the notary in carrying out his responsibility as the maker of the deed will be subject to sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws. Legal protection that can be carried out by the parties is repressive and preventive legal protection, namely preventive legal protection by making an agreement containing the rights and obligations of the parties, if the agreement is problematic, there are still legal protection efforts that can be taken by both parties, namely repressive legal protection. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait tanggung jawab Notaris terkait pembuatan Akta Kuasa Menjual Notariil dan Akta Pernyataan yang terindikasi sebagai Akta nominee Serta perlindungan hukum terhadap para pihak terkait pembuatan Akta Kuasa Menjual Notariil dan Akta Pernyataan yang memuat unsur nominee. Menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptuan, penelitian ini memperoleh hasil bahwa Tanggung jawab notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual notarial dan akta pernyataan yang terindikasi sebagai akta nominee yaitu notaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pembuat akta akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu perlindungan hukum represif dan preventif yaitu perlindungan hukum preventif dengan membuat perjanjian yang memuat hak dan kewajiban dari para pihak, apabila perjanjian tersebut bermasalah maka masih ada upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh kedua pihak yaitu perlindungan hukum represif.