<![CDATA[Latar Belakang: Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menciptakan kontroversi di ruang publik, terutama karena pasal-pasal yang dinilai berpotensi mengembalikan peran dominan militer atau dwifungsi ABRI dalam ranah sipil. Hubungan antara aparat dan sipil berpotensi semakin menegang karena hal tersebut membuat banyak urusan sipil dapat dicampuri oleh aparat. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga dinilai mengabaikan hak-hak prosedural pembentukan Undang-Undang. Tujuan: Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis framing media Kompas.id dan DetikNews terhadap isu revisi UU TNI, serta menghubungkannya dengan konstruksi realitas dari kedua media tersebut. Metode: Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis framing model Robert Entman, yang mencakup empat elemen utama, yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Teori konstruksi realitas media juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu revisi UU TNI dibingkai secara kritis oleh kedua media tersebut, tetapi penekanan isi berita dari kedua media berbeda. Kompas menekankan pada kelemahan proses legislasi dan ancaman terhadap agenda reformasi, sementara Detiknews menonjolkan narasi penolakan revisi UU melalui sorotan pada dampak negatif terhadap prinsip demokrasi, keadilan bagi PNS, serta kembalinya simbolisasi sejarah seperti dwifungsi ABRI dan militerisme dalam politik sipil. Teori framing dan konstruksi realitas media yang digabungkan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak hanya informasi yang disusun dan dibentuk dalam framing media, tetapi juga wacana dan persepsi publik mengenai kebijakan strategis negara.]]>
Copyrights © 2025
