<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik dan kapasitas kelembagaan dalam implementasi kebijakan penanggulangan illegal logging oleh UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bagansiapiapi, Provinsi Riau. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, riset ini mengintegrasikan teori kapasitas negara dan institusionalisme baru untuk memahami kendala struktural dan politik yang dihadapi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat perangkat regulatif yang relatif lengkap, efektivitas implementasi kebijakan terganjal oleh lemahnya kapasitas institusi, keterbatasan sumber daya, serta tidak sinkronnya koordinasi antar-aktor. Interaksi antara aktor negara dan non-negara sering kali memperlihatkan pola patronase yang melemahkan supremasi hukum. Studi ini merekomendasikan reformasi kelembagaan yang inklusif, peningkatan kapasitas sumber daya, dan penguatan political will sebagai prasyarat keberhasilan kebijakan kehutanan yang berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
